Pentingnya transparansi adalah membuka jendela yang luas terhadap dunia kebijakan publik dan memberikan gambaran yang jelas mengenai tindakan birokrasi yang dipercayakan kepada publik. Di era penyebaran informasi yang begitu pesat, kebutuhan akan transparansi tidak hanya menjadi syarat bagi masyarakat yang cerdas, namun juga merupakan landasan bagi pemerintahan yang benar-benar demokratis.
Transparansi adalah keterbukaan dalam menjalankan seluruh aktivitas organisasi dan mencakup berbagai aspek seperti keterbukaan informasi, komunikasi, penganggaran, dan lain-lain. Transparansi birokrasi sangat penting untuk mencegah terjadinya tindak kriminal seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang sering dilakukan oleh pejabat pemerintah yang tidak bertanggung jawab. Transparansi birokrasi meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cara kerja lembaga pemerintah. Dengan terbukanya pintu informasi, masyarakat akan dapat melihat lebih jelas proses pengambilan keputusan, alokasi anggaran, dan implementasi kebijakan.
Transparansi tingkat tinggi merupakan pendorong utama akuntabilitas. Ketika warga negara memiliki akses bebas terhadap keputusan dan tindakan pemerintah, lembaga-lembaga tersebut cenderung lebih akuntabel dalam menjalankan misinya. Akuntabilitas ini pada gilirannya menciptakan kepercayaan masyarakat. Transparansi memungkinkan masyarakat berperan lebih aktif dalam memantau tindakan birokrasi. Akses yang lebih mudah terhadap informasi memungkinkan masyarakat menilai kinerja pemerintah, mengidentifikasi potensi kesalahan, dan berpartisipasi dalam proses perbaikan.
Kepercayaan publik adalah akibat langsung dari transparansi. Kepercayaan masyarakat meningkat ketika masyarakat merasa mempunyai akses informasi yang mudah dan dapat menjelaskan keputusan pemerintah secara terbuka. Kepercayaan ini merupakan modal terpenting untuk membangun hubungan yang kuat antara pemerintah dan masyarakat. Transparansi memberikan legitimasi terhadap tindakan pemerintah. Pemerintah membangun landasan legitimasi yang kuat dengan memberikan pemahaman komprehensif kepada masyarakat mengenai tujuan dan kebijakan mereka. Hal ini penting untuk mendapatkan dukungan masyarakat dan mendukung implementasi kebijakan.
Salah satu dampak positif utama dari transparansi adalah mencegah korupsi. Ketika kebijakan pemerintah dipublikasikan, kemungkinan terjadinya perilaku korupsi akan sangat berkurang. Transparansi membangun sistem antikorupsi yang kuat. Transparansi menciptakan lingkungan di mana partisipasi masyarakat tidak hanya diterima namun juga dihargai. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima langkah-langkah kebijakan, namun juga berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan, menciptakan solusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Menurut saya, pentingnya transparansi juga terletak pada kemampuannya memobilisasi partisipasi masyarakat. Masyarakat yang terinformasi adalah masyarakat berdaya yang dapat berpartisipasi dalam proses perubahan dan mengekspresikan kebutuhannya dengan lebih efektif. Transparansi membangun jembatan antara pemerintah dan masyarakat, membangun dialog yang saling menguntungkan.
Namun, tantangan terbesarnya mungkin terletak pada implementasinya. Transparansi bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah perjalanan panjang yang memerlukan keterlibatan penuh pemerintah dan birokrat. Meningkatkan akses terhadap informasi, pembentukan kebijakan terbuka dan mempelajari praktik terbaik dari seluruh dunia harus menjadi bagian integral dari transformasi menuju birokrasi yang transparan.
Sebagai masyarakat, kita mempunyai hak untuk menuntut transparansi, dan sebagai pemerintah, kita mempunyai kewajiban untuk memberikan transparansi. Ini bukan hanya tentang hak atas pengetahuan, namun juga tentang hak untuk membangun masa depan bersama. Di dunia yang semakin terhubung, transparansi bukanlah suatu pilihan, namun suatu keharusan untuk membangun masyarakat yang tepercaya, berdaya, dan berkelanjutan.
Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan keharmonisan sosial, penting bagi setiap pemerintahan untuk mengutamakan transparansi birokrasi sebagai komitmen nyata terhadap kepentingan masyarakat. Transparansi bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, namun juga merupakan investasi bersama agar masyarakat lebih terlibat dan percaya dalam proses tata kelola.
Penulis :
Egis Riaundani dan Vincentia Ivana Putri Wardani