Salah Satu Camat di Sampang Dalam Pusaran Politik Pilkada 2024?

Sampang - Sebuah kejadian yang mengundang perhatian publik terjadi di salah satu kabupaten di Sampang. Camat setempat, yang beralamat di Jalan Jamaludin, secara tiba-tiba menyodorkan surat pernyataan kepada Pj. Kepala Desa yang menyatakan bahwa Pj. Kepala Desa tidak pernah menandatangani surat Keterangan kematian. Tindakan ini menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan masyarakat, terutama terkait dengan perkara Pilkada Sampang 2024 yang sedang bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pasangan calon nomor urut 01 (Paslon 01) telah mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kepada MK dengan pihak tergugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sampang. Dalam petitumnya, Paslon 01 menilai bahwa banyak Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sudah meninggal namun tetap tercoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang dibuktikan dengan banyaknya TPS yang 100% menggunakan hak pilihnya. Salah satu bukti yang diajukan oleh Paslon 01 adalah surat kematian yang dikeluarkan oleh beberapa pemerintah desa di Kabupaten Sampang.

Keanehan semakin mencuat ketika camat  menyodorkan Kepada Pj. Kepala Desa surat pernyataan tidak pernah menandatangani surat kematian. Beberapa kalangan menilai bahwa tindakan ini mengindikasikan keterlibatan camat dalam perkara politik untuk mendukung pihak terkait, yaitu Paslon 02. Jika benar, keterlibatan camat dalam politik praktis ini tentu memiliki konsekuensi hukum yang serius.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), ASN dilarang terlibat dalam politik praktis. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berujung pada sanksi administratif hingga pemecatan. Selain itu, keterlibatan camat dalam mendukung salah satu paslon dapat mencederai prinsip netralitas ASN dan merusak kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.