[caption caption="http://cdn.klimg.com/dream.co.id/resources/news/2016/01/01/25059/664xauto-foto-jokowi-dan-keindahan-fajar-di-papua-banjir-pujian-160101j.jpg"][/caption]
Melanjutkan tulisan Saya yang berjudul "Komite Adhoc Bingung, Presiden Joko Widodo Harapan Terakhir. Kok Bisa?". Saya lanjutkan hari ini, karena kalau di gabung dengan tulisan di atas, terkesan amat panjang dan bisa bisa mengkibatkan para rekan rekan bosan membacaranya.
Komite Adhoc, terlihat bingung, di sebabkan karena sudah tidak lagi fokus pada tugas yang di emban oleh FIFA, padahal tidak perlu menunggu Pemerintah ikut jadi anggota, Komite Adhoc harusnya sudah bisa memulai membahas dan menjalankan tugas tugas yang tertuang dalam term of reference. Patut di cermati, kalau di baca dengan seksama apa yang di tugaskan oleh FIFA terhadap Komite Adhoc, lebih mengarah pada penertiban managemen Federasi dan Klub sepakbola Indonesia.
Di sikapi dengan cermat isi tugas Komite Adhoc yang di tugaskan oleh FIFA, ada yang memprihatinkan dan terbaca ada kecendrungan FIFA terkesan menyudutkan posisi Pemerintah, termasuk Presiden Joko Widodo. Apa ini hasil yang tidak di sengaja oleh FIFA, entahlah, yang jelas, jadi pertanyaan, kenapa terlalu ngotot Komite Adhoc, ingin menarik Pemerintah masuk dalam anggota Komite Adhoc.??
Dengan suka ria dan riang gembira Saya akan membahasnya.
Perlu diingat di dalam term of referece yang dikeluarkan FIFA, satu dari sekian banyak tugas tugas Komite Adhoc, terdapat dalam kalimat ini. Dalam surat tersebut, FIFA menyebutkan bersama Federasi Sepak Bola Asia (AFC) akan mengawasi seluruh pekerjaan komite dalam membenahi sepak bola Tanah Air. Setiap kemajuan dalam kinerja mereka bakal dilaporkan kepada Exco FIFA. Karena itu, setiap kebijakan Komite Ad Hoc juga diwajibkan, "Melaporkan ke komite eksekutif PSSI," tulis FIFA.Disini
Kalimat yang akan Saya bahas dari kutipan di median online Tempo.co di atas adalah "setiap kebijakan Komite Adhoc juga diwajibkan melaporakan ke komite eksekutif PSSI. Inilah yang Saya sebut ada kecendrungan FIFA mengabaikan Surat Keputusan Menpora yang pada dasar nya adalah satu Hak dan Kewajiban dan Kedaulatan sebuah Negara dalam menjalankan Undang Undang. SK pembekuan PSSI adalah mutlak merupakan Hak dan sudah jadi tugas Negara dan Pemerintahan yang tertuang dalam Undang Undang Sistem Keolahragaan Nasional. Pemerintah melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan sekali gus sebagai pengatur olahraga Nasional sesuai isi, pasal 13, ayat 1, UU n0 03 tahun 2005, tentang SKN..
FIFA sebagai sebuah organisasi besar di bidang Olahraga tingkat Dunia, seharusnya bisa dan harus saling menghargai apa yang jadi Hak, tugas dan fungsi sebuah Negara.Karena saling menghargai dan saling menghormati itulah jadi kunci agar bisa di bina hubungan yang harmonis.
Komite Adhoc, sudah banyak menghabiskan waktu untuk hal hal yang pada dasarnya tidak merupakan bagian dari tugas yang ada dalam Term of Reference, mana ada tercantum tugas Komite Adhoc, untuk meminta, membujuk, merayu dan mendesak Pemerintah masuk dalam anggota ??, malah ini lah yang di kerjakan dan ngotot oleh Komite Ahoc, apapun alasan nya.
Pemerintah melalui Menpora sudah mengeluarkan SK pembekuan semua kegiatan PSSI, termasuk semuat kegiatan dari pengurus PSSI, apakah itu Exco, komite komite lain nya, statusnya sedang dalam ikatan yang sementara ini di bekukan. Untuk itu Pemerintah membentuk Tim Transisi, sebagai pengganti dan sebagai tim yang menjalankan tugas dan fungsi PSSI. Sehingga sudah dapat di simpulkan Pemerintah tidak dalam posisi mengakui dengan sah keberadaan PSSI untuk sementara waktu, selama SK Menpora belum di cabut.
Seharusnya Komite Adhoc, sudah maklum dan mengerti, atau pura pura tidak mengerti status dari PSSI, kenapa masih ngotot saja mengajak Pemerintah masuk dalam anggota Komite Adhoc. Itu lah yang jadi sebuah teka teki besar ?? dan inilah yang Saya sebut ada kecendrungan membawa Pemerintah masuk dalam jebakan Batman.