[KJogGoes] KPK, Jurnal Integritas dan Netizen

Indonesia tanah airku
Tanah tumpah darahku
Di sanalah aku berdiri
Jadi pandu Ibuku
Indonesia kebangsaanku
Bangsa dan Tanah Airku
Marilah kita berseru
Indonesia bersatu

Seperti biasa, lagu kebangsaan tersebut membuat Saya terharu sekaligus bangga saat dinyanyikan bersama tepat pada 9.15 WIB pada Kamis 12 Mei 2016. Suasana auditorium MMUGM sontak terasa hangat di antara siraman hawa dingin AC central. Saya, Ang Tek Khun, Niken Nawang Sari, Arni Alisha dari Kompasianer Jogja beserta 100 Mahasiswa dan dosen UGM mulai mengikuti Seminar Roadshow Media Anti Korupsi bersama KPK.

Dr. Paripurna P. Sugarda, S.H., L.L.M.

Tak lama berselang mulailah sambutan dari Dr. Paripurna P. Sugarda, S.H., L.L.M. sebagai Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Alumni Universitas Gadjah Mada berisi tentang betapa pentingnya kegiatan sosialisasi KPK di kampus UGM yang dikenal sebagai kampus perjuangan. Dan Anti-Corruption Clearing House (ACCH) sangat membantu proses sosialisasi tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati.

Image: Vika Kurniawati.

Sesi ketiga diisi dengan pengenalan singkat dari Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati. Wanita berbaju batik merah dengan lancar menjelaskan tentang media yang digunakan untuk sosialisasi program dan kinerja KPK pada masyarakat umum. Langkah ini penting karena banyak berita tentang KPK yang diplintir oleh bebeberapa media yang berpihak pada kepentingan tertentu. Dan media diperlukan untuk menambah jaringan KPK di daerah dengan berbagai lapisan masyarakat seperti agen "Saya, Perempuan Anti Korupsi" (SPAK) yang akan membantu para mahasiswa KKN dengan alat peraga game anti korupsi. Hal ini dikarenakan KPK membutuhkan banyak tenaga tambahan terutama dari kalangan akademis dan nitizen. Dari 1400 pegawai KPK hanya ada 120 penyelidik yang akan menangani 70 kasus dari 7000 pengaduan selama setahun.

image: Vika Kurniawati

Beberapa daerah yang menjadi pusat pengawasan khusus KPK antara lain Banten, Papua Barat dan Riau. Hal ini karena tingkat korupsi yang mengakar dan sulit dituntaskan. Tanya jawab Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati dengan empat mahasiswa UGM memberikan harapan bahwa KPK akan mengadakan sosialisasi secara masal dan melibatkan UGM. Sebagaimana diketahui bahwa kampus biru memang paling banyak memberikan kajian anti korupsi di fakultas. 

Image: Vika Kurniawati

Image: Vika Kurniawati

Sesi terahkir dimulai dengan penjelasan dari Wakil Ketua KPK Laode M Syarif  mengenai jurnal integritas. Setelah sesi pemaparan selesai maka  tiga mahasiswa yang bertanya, dan dari pertanyaan itu muncul informasi bahwa KPK ternyata menjadi jembatan penghubung antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan Kementerian Dalam Negeri dalam pengawasan pelaksanaan dana desa 1 milyar.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif

Image: Vika Kurniawati

13235756-10209524628818161-615003730-n-57354bdc51f9fd0b05ed55e6.jpg

 Tak lupa di akhir sesi, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif bercerita sekelumit proses seleksi ketua KPK oleh sembilan srikandi. Salah satu pertanyaan paling berat adalah pertanyaan mengenai UU KPK apa yang harus dirubah.Terkait dengan kasus Saut Situmorang: KPK sedang menghubungi HMI untuk menjalin relasi kembali.

Seminar yang bekerjasama dengan Gerakan Masyarakat untuk Transparansi Indonesia (Gemati-UGM) yang diketuai oleh  Dr. Rimawan Pradipto memberikan banyak ilmu dan informasi yang lebih dalam mengenai KPK. Pada artikel selanjutnya Saya akan memberikan detail mengenai diskusi dalam kuliah umum yang FEB UGM adakan bersama Kompasianer Jogja sebagai peserta.

Terima kasih KPK dan FEB UGM.

Lirik: Indonesia Raya.