Harga Beras Semakin Menjauh
Oleh: Vetiana Halim.
Krisis pangan semakin terasa di Jawa Barat, seiring semakin naiknya harga makanan pokok, beras.
Harga beras terkini dii jabar masih fluktuatif dikisaran Rp 13500/kg. Meskipun pada akhir september lalu, pemerintah sudah penyalurkan bantuan cadangan pangan (BCP) hampir 50 persen. Klaim pemerintah agak berbeda dengan pantauan media. Menurut pejabat gubernur Jawa barat, Bey Triadi Machmudin, harga beras rata-rata ada dikisaran Rp. 11.438.
Pemerintah terus melakukan upaya untuk menstabilkan harga beras, dengan menyalurkan BCP dan melaksanakan Gelar Pangan Murah (GPM), untuk menhadapi dampak el nino yang akan datang. Ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi.
Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi rakyat semakin sulit. Harga beras tak kunjung turun dan stabil diharga yang terjangkau oleh masyarakat. Rasanya, untuk mendapatkan harga makanan pokok ini seperti sediakala menjadi harapan palsu.
Ada beberapa hal yang dapat kita renungkan dan menyelesaikan permasalahan krusial ini. Pertama, tentang ketersediaan pangan dan kedua tentang distribusi pangan.
Ketersediaan pangan berkaitan dengan kebijakan penggunaan lahan di Jawa Barat. Apakah lahan yang disediakan untuk pertanian mencukupi untuk memproduksi pangan ataukah tergusur oleh kepentingan kebijakan lainnya.
Jawa Barat dikenal dengan kebijakan penyerapan investasinya yang jor-jor an. Dan penyerapan investasi ini lebih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jalan tol, pembangunan kawasan ekonomi khusus. Tentu saja ini akan menggunakan lahan pertanian, dialihkan untuk pembangunan tersebut. Dampaknya, supplai pangan semakin berkurang, sementara pertumbuhan penduduk (yang merupakan demand pangan) semakin bertambah. Karena demand lebih besar dari supplai, otomatis harga akan naik. Dampak berikutnya, kenaikan harga secara umum akibat kenaikan harga makanan pokok.
Belum lagi pendapatan masyarakat yang menurun. Uang berputar tidak hanya di sektor riil, namun di sektor non ril pula. Semakin maraknya judi online menambah distribusi pendapatan semakin tidak merata. Dan ini tentu berimbas pada akses mendapatkan pangan dan distribusi pangan. Hanya orang yang berpenghasilan tinggi yang mampu mendapatkannya, sementara orang berpenghasilan rendah selalu diminta untuk mencari alternatif lain uang lebih murah. Seperti anjuran untuk memakan tiwul dan makan umbi-umbian. Tidak sepantasnya, sekaliber penyelenggara pemerintah menganjurkan ini pada rakyatnya. Seharusnya pemerintah mengurus rakyatnya agar dapat memenuhi kebutuhan primernya dengan mudah.
Ini adalah dampak karena negeri ini menerapkan kapitalisme. Pemerintah berfungsi sebagai makelar untuk memdapatkan akumulasi modal (baca: uang). Maka pemerintah rela mengalihkan lahan pertanian., sekalipun berakibat kurangnya pangan. Dampaknya, produksi pangan menurun dan akhirnya supplay pangan bekurang.
Untuk mengatasinya, pemerintah impor pangan beras dalam hal ini. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa dipasaran telah beredar beras impor, yang tentu saja harganya lebih mahal. Kebijakan ini bukannya menyelesaikan masalah, namun menambal masalah. Karena akan menimbulkan masalah baru.
Kebijakan pemerintahpun, baik dengan bantuan cadangan pangan atau gelar pangan murah tetap tidak dapat menyentuh seluruh masyarakat. Harga pangan tetap naik dan masyarakat tetap sulit mendapatkannya. Fakta di masyarakat, harusnya dapat terasakan oleh penyelenggara negara. Kapitalisme tidak pernah menempatkan manusia sebagaimana mestinya.