[caption id="attachment_320044" align="aligncenter" width="500" caption="Suasana TPS 20 Kel. Cinta Damai Medan"][/caption]
TPS 20 yang tidak jauh dari rumah hari ini melaksanakan pencoblosan ulang untuk calon legislatif dapil 3 DPRD Kota. Suasana tampak ramai, tetapi bukan ramai para pemilih namun lebih banyak terlihat aparat kepolisian, pengamat, dan tidak ketinggalan awak media.
[caption id="attachment_320047" align="aligncenter" width="500" caption="TPS 20 sepi pemilih"]
13975393121578605744
[/caption]Pemilu ulang di TPS 20 Kelurahan Cinta Damai ini dilakukan karena tertukarnya surat suara. Di Medan sendiri terdapat 3 TPS yang melakukan pemilu ulang. Ketiga TPS tersebut adalah TPS 20 Kelurahan Cinta Damai, TPS 15 Kelurahan Belawan, TPS 34 Kelurahan Sei Agul. Untuk Provinsi Sumatera Utara sendiri terdapat 28 TPS yang harus dilakukan pemilihan ulang. Pemilu ulang juga dilakukan di banyak TPS di Indonesia dengan batas akhir pelaksanaannya adalah hari ini.
Cukup disayangkan pesta demokrasi yang menelan biaya trilliunan rupiah itu cacat karena pemilu ulang. Persiapan matang yang dilakukan KPU jauh-jauh hari ternyata masih juga bermasalah. Apakah bisa kita katakan bahwa KPU-KPUD telah gagal melaksanakan tugasnya? Jika iya, berarti harus ada yang bertanggungjawab.
Banyak pihak yang jelas dirugikan oleh pemilu ulang. Masyarakat pemilih banyak yang enggan dan tidak punya waktu lagi untuk pergi ke TPS. TPS 20 Cinta Damai terdaftar 473 pemilih. Tapi kursi-kursi terlihat kosong. Siapa yang mau meninggalkan pekerjaan hanya untuk mencoblos? Belum lagi pemilu ulang diadakan bertepatan dengan UN.
Pemilu ulang rentan kecurangan. Masyarakat yang datang hanya berbekal KTP saja, bisa saja 'bermain' dengan petugas. Calon pemilih juga rentan dengan politik uang terutama dari mereka yang suaranya sedikit. Di sisi lain hasil quick count mungkin saja juga akan mempengarui pilihan mereka.
Di TPS 20 tadi saja ditengarai ada calon pemilih yang tidak sesuai dengan KTP dan untuk aparat kepolisian cepat bertindak. Ada isu-isu tidak sedap yang beredar di masyarakat bahwa pemilu diulang karena ada kecurangan oleh aparat kelurahan untuk memenangkan partai tertentu. Semoga ini tidak benar. Makanya situasi di TPS dipenuhi banyak pemantau terutama dari beberapa partai. Hal ini bisa dilihat dari atribut-atribut partai dan caleg yang digunakan.
Pemilu ulang tidak boleh terjadi pada pemilihan presiden nanti. Bukan tidak mungkin hal-hal seperti itu hanya akan menimbulkan keresahan pada masyarakat yang bisa berujung pada chaos. Para pemimpin politik bisa saja sudah terbiasa dengan menang kalah. Tetapi bagaimana dengan grass root? Padahal kita ketahui bersama masyarakat kita sangat mudah terprovokasi. KPU sebagai lembaga yang bertanggungjawab seharusnya menjadikan kasus-kasus pemilu ulang sebagai pelajaran. Sudah semestinya juga ada tindakan yang tegas untuk menghukum mereka-mereka yang dengan sengaja mencederai pemilu 2014 ini.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H