Kabupaten Cianjur - Seluruh isu kesehatan dalam SDGs diintegrasikan dalam satu tujuan yakni tujuan nomor 3, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Pembangunan sektor kesehatan untuk SDGs sangat tergantung pada peran aktif seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat dan daerah. Tantangan terbesar dalam pelaksanaan agenda pembangunan berkelanjutan di Indonesia adalah konsep pembangunan yang terintegrasi dan penempatan kesehatan sebagai satu rangkaian proses manajemen pembangunan.
Sebagaimana ditetapkan di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, maka pembangunan kesehatan yang ditujukan untuk mengusahakan kesempatan yang lebih luas bagi setiap warga negara guna mendapatkan derajat kesehatan yang sebaik-baiknya, adalah merupakan salah satu perwujudan daripada usaha mencapai keadilan sosial. Dalam rangka ini, serasi dengan pertumbuhan kemampuan nasional pada setiap tahap pembangunan, dilakukan usaha-usaha penyediaan pelayanan kesehatan yang lebih meluas dan lebih merata bagi seluruh rakyat. Bersamaan dengan itu arah usaha ditujukan pula agar penyediaan pelayanan yang lebih meluas dan lebih merata tersebut dapat terjangkau oleh kemampuan rakyat.
Usaha peningkatan pelayanan kesehatan ditujukan untuk menyediakan dan memberikan pemeliharaan kesehatan dalam arti yang luas kepada setiap anggota masyarakat yang membutuhkannya secara efisien dan efektif. Agar usaha peningkatan pelayanan kesehatan tersebut dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, maka seluruh sarana pelayanan kesehatan diusahakan untuk berada dalam suatu sistem jaringan hubungan yang serasi.
Begitupun dengan program Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam rangka meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Program tersebut yaitu mengenai bidang kesehatan terutama mencegah stunting (kekurangan gizi sehingga pertumbungan terhambat) ,pengentasan kemiskinan, dan menjadi prioritas pembangunan di tahun 2020. Banyak sekali program program yang dirasakan masyarakat dalam bidang kesehatan misalnya diberikan permudahan dalam pelayanan kesehatan, hampir ditiap desa kabupaten Cianjur memiliki transportasi ambulan termasuk puskemas pembantu, kemudian bagi yang kurang mampu dibidang kesehatan diberikan kemudahan bahkan pembayaran untuk pelayanan kesehatan tersebut bisa gratis dengan cara dimulai surat pengantar atau surat keterangan tidak mampu dari tingkat RT, RW, hingga kelurahan atau desa.
Untuk program stunting pemerintah kabupaten Cianjur melibatkan CSR PT. Tirta Invest Tama (Aqua). Program pencegahan stunting yang dilaksanakan oleh CSR PT. Tirta Invest Tama (Aqua) difokuskan pada pendampingan bulanan dengan sasaran ibu balita stunting, ibu hamil, kader posyandu, dan guru serta siswa paud. Program ini lebih kepada peningkatan gizi balita. Untuk bidang kesejahteraan sosial Pemerintah Kabupaten Cianjur menitik beratkan kepada program yang telah di kucurkan oleh Kementrian Sosial, antara lain melalui program Program Keluarga Harapan ( PKH ) , Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT ) dan Usaha Mikro Kecil Menengah ( UMKM ).
"Perkembangan program tersebut banyak sekali dirasakan oleh masyarakat Cianjur, pada bidang kesehatan yang dulunya sulit sekali untuk mendapatkan akses dan fasilitas kesehatan sekarang masyarakat dipermudah dalam pelayanannya. Pada bidang kesejahteraan sosial juga banyak sekali perkembangannya, bahkan tidak sedikit dari masyarakat yang menerima manfaat dari program tersebut sudah berubah pola kehidupannya, tidak sedikit dari mereka yang sudah tidak bergantung lagi pada program penerima manfaat tersebut dalam arti mereka sudah mampu berusaha secara mandiri, misalnya mengembangkan industri rumah tangga seperti warung nasi, dan memproduksi roti." Tutur Ketua RW 06 Kelurahan Bojongherang Kecamatan Cianjur, Yono Prayono pada Minggu (28/02/2021).
Dengan begitu maka peningkatan kesejahteraan akan tercapai atau terpenuhi, tetapi tidak akan semua program Pemerintah terlaksana karena pasti ada hambatan-hambatan tersendiri untuk program tersebut. Maka Pemerintah perlu melakukan sesuatu ketika ada beberapa hambatan yang membuat program tidak terlaksana, dengan cara yaitu melakukan monitoring dan evaluasi sampai sejauh mana program tersebut dapat dirasakan bermanfaat atau tidak bagi masyarakat, apabila ada kekurangan program-program tersebut hendaknya ditambah dan bila perlu fasilitas pendukung bagi program tersebut ditambah.
