Ketika Prabowo Subianto mengungkapkan keprihatinannya bahwa 2030 Indonesia berpotensi "bubar"hal tersebut merupakan bukti bahwa Prabowo Subianto mempunyai "sense of crisis"terhadap bangsa dan negara Indonesia.
Disaat pemerintah mengalami kesulitan untuk membiayai operasional Negara,termasuk membiayai beragam proyek pembangunan,masih saja dijumpai terjadi "pemborosan " anggaran.
Sebagai contoh ketika tulisan ini lagi dibuat,dijumpai drainase jalan masih berfungsi bagus,dibongkar untuk dibangun saluran drainase baru.
Dulunya drainase tersebut dibangun lewat mirip dana desa jaman SBY,sekarang dibangun dengan gunakan proyek APBD 2018.
Itu baru sekelumit,masih ada yang lain semisal bangunan RS dirobohkan,bangunan PUSKESMAS dirobohkan diganti baru..uangnya dari mana??dari utang,ada berupa utang Daerah.
Demikian juga soal perbaikan jalan yang terkesan "pemborosan" dan itu banyak terjadi.
Sayangnya proyek pemborosan tersebut sudah melewati prosedur yang berlaku,ada rapat anggaran,ada yang melewati studi kelayakan sebelum dirobohkan,artinya semua prosedur sudah dilewati.
To be good to be true....."kebohongan"yang sempurna ibaratnya,walaupun yang merancang menolak disebut "berbohong"...paling tidak disebut "pemborosan yang sempurna"karena semuanya dilakukan lewat mekanisme yang berlaku.
SENSE OF CRISIS kesannya kurang dimiliki penyelenggara negara sejak level tinggi hingga level terendah.
Hal tersebut bisa dilihat lewat mata telanjang,langsung dilapangan,sebab bila dilihat di laporan,mulai dari rapat anggaran,studi kelayakan,pelibatan konsultan perencana dan konsultan pengawas,tender proyek dsb...semuanya bagus bagus saja.
Intinya adalahperlu diadakan"moratorium"anggaran,untuk sementara anggaran fokus untuk belanja rutin dulu,untuk Proyek yang sifatnya bongkar pasang,rehabilitasi,perobohan,percetakan sawah baru dsb perlu dikaji ulang.