Ketika harga premium 7200/liter,penjual premium eceran menjual 9000-10000/liter dan pembeli tidak protes karena tidak perlu antre atau tidak perlu pergi jauh ke SPBU,artinya pembeli mendapatkan keuntungan dengan membayar lebih.
Logika tersebut bisa diterapkan pada Dana Ketahanan Energi(DKE),ada manfaar yang luar biasa besar akibat dana gotong royong dari masyarakat yang relatif kecil dibanding ketika masyarakat membeli bensin eceran dipinggir jalan.
Kalo ada hukum atau perundangan yang belum memayunginya sehingga pungutan DKE dinilai " illegal ",kan bisa dibuat payung hukumnya supaya jadi " legal " ,yang harus disadari bersama adalah niat dan cara Pemerintah sangat bagus,dampak yang ditimbulkan juga bagus,sehingga perlu didukung semua pihak.
Hukum dan UU kan bukan kitab suci,bisa direvisi bilai dinilai ketinggalan jaman,semisal UU lalulintas yang belum mengakomodasi bisnis ojek online ,atau peraturan SIM yang mensyarakatkan Usia minimal 17 tahun bisa direvisi agar anak SMP bisa kendarai motor/ mobil tapi dengan persyaratan tertentu,misal hanya untuk pulang pergi ke sekolah,malam dilarang dsb.
Positif thinking seharusnya jadi pijakan semua pihak dalam mengkritisi kebijakan pemerintah,terkait pungutan DKE akan lebih elok memberi masukan dari aspek legalitas agar pungutan tersebut bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan ada mekanisme untuk awasi penggunaan dana tersebut agar tidak diselewengkan.
Kedepan ada komunikasi elok antara eksekutif dan legislatif,tidak semua perbedaan harus dipertentangkan dan dibikin tengkar,cukup atur kedalam,kesan yang muncul kedepan adalah terjàlin kordinasi,kerjasama dan sinergi positif antara eksekutif,legislatif dan yudikatif agar situasi makin kondusif untuk membangun negri.
