Tolak UU KPK dan RKUHP, Strategi Politik Meja Makan Jokowi Sudah Tidak Ampuh
Penolakan Sejumlah BEM Seluruh Indonesia untuk bertemu dengan Jokowi di Istana jadi bahan diskusi di jagad maya atau media sosial, bahkan sejumlah media telah merilis penolakan dari sejumlah BEM-SI atas undangan Jokowi dari Istana.
Tentu hal ini patut diapresiasi keberanian mahasiswa mengambil keputusan untuk menjaga solidaritas gerakan telah pecah diberbagai daerah, tak ada negosiasi tolak Undang-Undang KPK dan RKUHP lainya.
Momentum ini menggambarkan gaya politik meja makan ala Jokowi sudah tidak lagi ampuh. diaman sebelumnya gaya politik meja makan dan bagi-bagi sepeda di Istana negara seolah seperti menjadi trend baru dari cara komunikasi para elit parpol, termasuk juga Jokowi, namun sayangnya cara seperti itu kini tidak lagi ampuh.
Penolakan dialog dari BEM-SI ini seperti mengindikasikan saat ini yang ditunggu dari Jokowi hanya langkah konkret mengingat dialog yang selama ini sudah dilakukan terbukti tidak membuahkan hasil.
Untuk itu alangkah baiknya apa yang disampaikan Jokowi pasca pertemuan dengan sejumlah tokoh di Istana beberapa waktu lalu dapat segera direalisasikan baik melakukan pengkajian kembali ataupun mengeluarkan Perppu terkait revisi UU KPK yang sebelumnya telah di setujui oleh Pemerintah dan DPR.
Pentingnya segera merealisasikan apa yang telah di janjikan Jokowi agar suasana bisa lebih kondusif mengingat ini adalah masa rawan menjelang berakhirnya masa jabatan DPR dan Presiden.
Selain itu, banyaknya korban luka hingga meninggal dunia akibat dari tindakan represif dari aparat dalam menghalau sejumlah gerakan demonstrasi bisa memicu kembalinya gerakan demonstrasi mahasiswa.
Aksi represif hingga menimbulkan korban meninggal dunia dalam menangani aksi demonstrasi pada era Jokowi bukan hanya baru kali ini terjadi, saya kira sudah waktunya bagi Presiden memberi peringatan kepada Kapolri agar anggotanya bisa menerapkan SOP sekalipun dalam kondisi darurat sehingga kejadian yang berulang seperti ini tidak kembali terulang