Menurut Prof. Miriam Budiardjo dalam bukunya yang berjudul 'Dasar-dasar Ilmu Politik', salah satu fungsi partai politik adalah sebagai sarana rekrutmen politik.
Beliau menjelaskan sebagai berikut,
'Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas.'
Sepemahaman saya, setelah membaca penjelasan Prof. M. Budiardjo di atas, partai politik adalah wadah untuk merekrut dan membina (mendidik) calon-calon pemimpin, baik pemimpin tingkat daerah maupun pemimpin tingkat nasional. Atau membina orang-orang yang akan mengisi posisi-posisi di pemerintahan, baik daerah maupun nasional.
Dan ini sejalan dengan tujuan didirikannya partai politik. Sebagaimana dijelaskan Prof. M. Budiardjo di buku yang sama, bahwa tujuan dari partai politik adalah menguasai pemerintahan. Baik pemerintahan daerah maupun tingkat nasional.
Pengertian menguasai pemerintahan ini - di negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia - adalah menguasai legislatif (DPRD dan DPRI) dan menguasai eksekutif (kepala daerah dan presiden).
Jadi, tugas partai politik itu membina dan mendidik warga negara yang menjadi anggotanya. Sehingga, nantinya, setelah dibina, ada di antara anggota-anggotanya itu yang - misalnya - layak menjadi kepala daerah. Kemudian anggota yang layak menjadi kepala daerah itu diusung dalam Pilkada (pemilihan kepala daerah).
Jadi, idealnya, calon-calon kepala daerah yang maju dalam Pilkada itu adalah kader-kader partai politik yang telah mendapatkan pembinaan. Dengan kata lain, kader-kader partai politik yang telah lama menjadi anggota.
Namun, apa yang seharusnya atau idealnya terjadi itu ternyata jauh panggang dari api. Idealisme partai politik ternyata hanya ada dalam catatan. Realitanya kalah sama 'kepentingan seseorang'. Banyak partai yang saat Pilkada justru mencalonkan 'orang lain', atau bukan kadernya sendiri, yang telah dibina bertahun-tahun.
Dengan demikian, tidak berlebihan kalau saya menganggap partai politik yang mencalonkan 'orang lain' sebagai calon kepala daerah, sebagai partai politik yang gagal. Gagal menjalankan fungsinya sebagai wadah rekrutmen calon pemimpin.
Sebenarnya bukan hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang 'gagal' menjalankan fungsi partai politik tersebut. Namun, karena yang masih hangat - yang sempat ramai juga di berita - adalah kasus Pilkada Kota Solo, maka saya memberi judul artikel ini dengan 'Gagalnya PDIP sebagai Partai Politik'.