Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial berasal dari kata presiden. Sehingga negara diatur dan dikepalai oleh seorang presiden.
Sebagai negara yang sistem pemerintahannya bercorak presidensial, Presiden Indonesia bertugas sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
Dalam tugasnya itu, Presiden dibantu oleh para menteri yang ditunjuk olehnya. Sehingga sering kita mendengar istilah rapat Kabibet. Yaitu pertemuan Presiden dengan para menteri dalam mengambil keputusan atau kebijakan.
Apakah dalam setiap pengambilan keputusannya, Presiden hanya 'berbicara' dengan para menteri?
Tentu tidak!
Sangat banyak pihak yang berkepentingan dengan kebijakan atau aturan sebuah negara. Apalagi negara itu adalah negara yang strategis seperti Indonesia.
Jumlah penduduknya yang lebih dari seperempat miliar. Wilayahnya yang sangat luas dan letaknya strategis, serta potensi sumber daya alamnya yang melimpah, membuat siapa pun ingin 'menguasai' Indonesia.
Maka pihak-pihak yang ingin 'menguasai' itu, mau tidak mau harus mampu mendekati Presiden, dan kemudian mempengaruhi kebijakannya. Mereka akan menempuh berbagai cara untuk dapat mempengaruhi keputusan Presiden.
Menurut Hans-Dieter Evers dan Tilman Schiel, dalam bukunya 'Kelompok-Kelompok Strategis' yang diterbitkan Yayasan Obor Indonesia, setidaknya ada 8 kelompok strategis yang dapat mempengaruhi keputusan Presiden.
#1 Partai Politik
Partai politik berfungsi untuk mengelola dan menyalurkan aspirasi rakyat, melakukan pendidikan politik, dan mengelola konflik konstituen. Pengaruh partai politik terhadap proses pengambilan kebijakan publik dilakukan melalui para anggotanya di parlemen maupun di dalam kabinet.
#2 Kelompok Penekan