Lihat ke Halaman Asli

Ayhie Bocah Wingi

Uri Masyhuri

6 Pejabat Eselon II Pemkot Cilegon Dilantik, Skeptis Boleh, Fitnah Jangan Bro!

Diperbarui: 21 Februari 2022   20:29

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Suasana pelantikan 6 eselon II Pemkot Cilegon, Senin 21 Februari 2022 (Foto : Istimewa)

Sebanyak 6 pejabat eselon II hasil open bidding Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan atau BKPP Kota Cilegon resmi dilantik Senin 21 Februari 2022 di Gedung Sekretariat Daerah (Setda) III Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon.

Kontroversi pasti ada.  Namun, tentu butuh pertimbangan matang, bijak dan serius.  Pasalnya,  penentuan eselon II menjadi krusial bagi Walikota Cilegon Helldy Agustian yang ingin melakukan percepatan atau akselerasi pembangunan dimasa periodesasi jabatan yang singkat hanya sampai 2024 mendatang.

Hiruk pikuk isu soal jual beli jabatan tentu selalu jadi penghias dan berhembus dari jaman Walikota awal sampai sekarang.  Tapi sampai detik ini sudah pergantian sampai 4 Walikota hanya menjadi pepesan kosong dan tidak pernah bisa dibuktikan secara fakta dan hukum. Jadi angin lalu saja. Skeptis boleh,  fitnah soal suap tentu harus dibuktikan.

Dibanding bicara isu suap yang tidak jelas dan hanya dihebuskan untuk gorengan buzzer oposan, lebih baik bicara kedepan bagaimana membawa Kota Cilegon sebagaimana visi pimpinan untuk Cilegon Baru Modern dan Bermartabat, dengan formasi kepala OPD yang baru bisakah mewujudkan visinya.

Pertanyaan besarnya bukan soal mampu atau tidak. Namun, mau atau tidak. Itu karena Helldy ingin bergerak cepat mengeksekusi berbagai program. Jadi sebagai kepala dinas atau eselon II yang baru dilantik tentu tidak ada waktu untuk santai. Harus beradaptasi cepat.

Akan bisa positif atau tidak pilihan Helldy butuh pembuktian. Jika dalam waktu 3 sampai 4 pekan tidak ada pergerakan, maka tentu dipertanyakan kinerjanya,  tidak usah menunggu satu tahun.

Helldy tentu punya pertimbangan menetapkan 6 pejabat yang ada tersebut. Termasuk pertimbangan politik birokrasi dimana ada IPDN,  ASN lokal dan juga non putra daerah.

Selain itu juga harus mampu mempertajam realisasi program atau visi Cilegon Baru, Modern dan Bermartabat.

Kelemahannya mungkin tetap ada. Sebab, kepala OPD baru masih menjalankan program atau anggaran kepala dinas sebelumnya.

Meskipun sudah berdasarkan kesepakatan legislatif dan eksekutif terutama pak Helldy soal anggaran.  Namun,  tetap saja eselon II baru tidak bisa berekspresi sesuai dengan kemampuannya.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline