Meski dinyatakan sebagai perhimpunan haram oleh pemerintah Malaysia minggu lalu dan belum mendapatkan izin dari pihak Stadium Merdeka Kuala Lumpur, Gerakan Bersih akan tetap melancarkan unjuk rasa menuntut pemilu bersih di stadium tersebut besok, 9 Juli 2011.
Gerakan yang dimulai pada tahun 2006 ini adalah koalisi 62 NGO yang menuntut pelaksanaan pemilu yang bersih dan jujur di negara jiran ini.
Pemilihan umum atau Pilihan Raya di Malaysia ditenggarai dinodai oleh praktik-praktik kecurangan seperti rekayasa daftar pemilih, politik uang dan penggunaan media serta alat-alat negara untuk kepentingan partai penguasa. Namun Barisan Nasional, partai yang memerintah Malaysia sejak tahun 50-an, menolak isu tersebut.
Gerakan Bersih menuntut, diantaranya, agar Suruhanjaya Pilihan Raya, komisi pemilu Malaysia, mereformasi daftar pemilih, mereformasi aturan pemilih pos, menggunakan tinta tahan air pada hari pencoblosan, memberikan akses media yang bebas dan adil kepada seluruh partai politik yang bertanding, dan memberikan waktu kampanye minimal 21 hari. Selain itu Bersih juga menyerukan kepada seluruh partai politik untuk tidak menggunakan lembaga dan alat-alat negara untuk kepentingan kampanye, menghindari politik uang dan politik kotor selama pemilu.
Ini akan menjadi unjuk rasa kedua bagi Bersih.
Unjuk rasa pertama terlaksana pada November 2007, diikuti oleh sekitar 100.000 orang. Sayangnya, unjuk rasa yang dilaksanakan cukup tertib tersebut menjadi kalang kabut karena polisi menyemprotkan gas air mata kepada para peserta unjuk rasa.
Bersih ditenggarai menjadi preseden bagi meningkatnya perolehan suara partai oposisi (Pakatan Rakyat) pada pemilu tahun 2008 lalu. Pakatan Rakyat, yang merupakan koalisi tiga partai: Partai Keadilan Rakyat (PKR), Partai Islam se-Malaysia (PAS), dan Democratic Action Party (DAP), kini memerintah di empat negara bagian di Malaysia.
Pihak penyelenggara memperkirakan unjuk rasa kedua ini akan dihadiri oleh kurang lebih 300.000 orang.
Sejumlah kebijakan dikeluarkan oleh pihak berwenang di Malaysia untuk mencegah terlaksananya acara ini.
Pada 1 Juli lalu, pemerintah Malaysia menyatakan Bersih sebagai perhimpunan terlarang dan menolak memberikan izin kepada gerakan ini untuk berunjuk rasa pada 9 Juli besok.
Sekitar 255 orang telah ditahan oleh pihak berwajib karena terkait dengan Bersih. Mereka ditahan dengan menggunakan Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA) yang membolehkan seseorang ditahan tanpa pengadilan.