Seusai bercerita tentang hubungan antara Buya Hamka, Bung Karno, dan Muhammadiyah dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Prof Dr Abdul Mu'ti MEd menjelaskan tentang peran Muhammadiyah di era Bung Karno dan menjelang pesta politik 2024.
"Dari kisah Bung Karno, bisa didapatkan bahwa betapa pun kita berbeda pilihan, tapi hubungan akan tetap terjaga dengan baik. Dan ini saya kira sikap politik yang dewasa dan harus kita bangun di persyarikatan Muhammadiyah dalam memandang politik," Prof Mu'ti.
Baca juga: Kolaborasi dengan PDM, Umsida Gelar Konsolidasi Pimpinan dan Gerakan Muhammadiyah Sidoarjo
Meskipun demikian, Prof Mu'ti sering mendapat kritik tentang PP Muhammadiyah yang tidak jelas dalam menyikapi politik, terutama menyongsong pemilihan presiden pada 14 Februari mendatang.
Bagaimana sikap PP dalam pesta politik 2024?
Dok Humas Umsida
"Sikap PP sudah jelas netral. Kalau PP mengarahkan ke salah satu paslon, pasti akan menimbulkan perpecahan di dalam oleh mereka yang pilihannya berbeda dengan yang diarahkan PP Muhammadiyah. Maka jika seseorang diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan, ya tentukanlah pilihan itu," ujar Prof Mu'ti menyanggah pernyataan tersebut.
Ia berprinsip pada surat Al Imran ayat 105 kemudian menjelaskan tentang poin ayat tersebut bahwa terdapat kejelasan bagaimana khittah, kepribadian, dan sikap PP Muhammadiyah secara organisasi tentang Pilpres 2024. Oleh karena itu, tutur Prof Mu'ti, janganlah berseteru dan berselisih tentang pesta demokrasi ini. Jangan sampai Muhammadiyah yang sudah berusia 111 tahun menjadi terurai, ringkih, dan lemah hanya karena permasalahan yang peristiwanya terjadi beberapa saat saja.
"Justru kelebihan Muhammadiyah itu terletak pada sikap dan kemandiriannya. Oleh karena itu dengan menjaga solidaritas dan menghargai perbedaan siapapun yang akan menang, itulah Presiden Republik Indonesia," jelas sekum PP kelahiran Kudus itu.
Baca juga: Di Acara Konsolidasi Pimpinan, Prof Mu'ti Bahas Hubungan Buya Hamka, Bung Karno, dan Muhammadiyah
Namu, Prof Mu'ti menjelaskan bahwa walaupun sudah ditentukan seorang pemimpin yang menjadi presiden nanti, bukan berarti bahwa isu dan permasalahan politik sudah selesai. Ada kemungkinan chaos ketika ada pihak yang tidak terima dengan hasil pemilihan. Jika hal itu terjadi maka tidak ada sistem politik di Indonesia yang menjadi way out, menyelesaikan masalah dengan singkat.