Mengangkat tema menunaikan amanah kepemimpinan ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah Prof Dr Haedar Nashir MSi menjelaskan sistem kepemimpinan yang ada di Muhammadiyah.
Baca juga: Budaya Korup Ternyata Sudah Menggerogoti Masyarakat
Iya terus berpesan agar tidak berebut jabatan karena amanah seorang pemimpin itu berat apalagi jika nanti tidak mampu. Tugas seorang pemimpin juga tidaklah ringan, Prof Haedar menjelaskannya lebih rinci.
Tugas berat pemimpin
Yang pertama adalah menegakkan nilai-nilai agama dan mengurus urusan dunia. Soal agama juga harus komprehensif.Agama menjadi pencerah, agama menjadi pencerdas, agama menjadi pemaju kehidupan diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan semesta. Jadi bukan soal urusan-urusan agama yang bersifat parsial.
Kemudian yang kedua mengurus urusan dunia. Umat Islam harus berada di depan untuk mengurus dunia. Tanggung jawab itu adalah tanggung jawab lahir batin dunia akhirat. Tapi jika nilai Islam terus hidup, maka umat akan tetap menjalankan peran-peran kerisalahan yang tidak boleh berhenti untuk mencerahkan, mencerdaskan, dan memajukan kehidupan umat.
Selanjutnya, ia menjelaskan level kepemimpinan berikutnya yakni kepemimpinan bangsa. Seperti yang diketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang begitu rupa, yang diberkahi Tuhan dengan kekayaanya.
Baca juga: Isi Kajian Ahad, Rektor Umsida Jelaskan Kejujuran vs Kemunafikan
"Jadi amanahnya sangat besar. Kalau saya lihat pertama pada amanat yang bersifat prima, yang bersifat nilai. Indonesia ini secara arif oleh para pendiri bangsa termasuk dari Muhammadiyah, Ki bagus Hadikusumo, telah menyepakati Pancasila sebagai dasar negara. Bahkan Bung Karno juga disebut sebagai Philosophische Grondslag. Artinya, Bangunan Indonesia itu diletakkan di atas dasar itu," ujar guru besar Ilmu Sosiologi itu.
Pancasila sebagai dasar negara
Dok Humas Umsida
Pancasila sebagai nilai dasar itu, sambungnya, mesti menjadi beban, tanggung jawab, dan kewajiban bagi para penyelenggara negara, pemimpin negara, baik di eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga di seluruh komponen bangsa untuk diwujudkan dalam kehidupan. Setidak-tidaknya, hal itu menjadi acuan berperilaku dan mengambil kebijakan.