Lihat ke Halaman Asli

UM Bandung

Universitas Muhammadiyah Bandung

Muhammadiyah Jadi Model Pengelolaan Ekonomi Kerakyatan

Diperbarui: 30 April 2024   09:40

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Dokumentasi UM Bandung.***

Bandung - Dalam sebuah acara silaturahmi setelah Idul Fitri 1445 Hijriah di Auditorium KH Ahmad Dahlan UM Bandung, Rabu (24/04/2024), Dedi Mulyadi, seorang tokoh Sunda dan mantan Bupati Purwakarta, Jawa Barat, menyampaikan bahwa Muhammadiyah memiliki kesamaan dalam pola ekonomi dan kehidupan sosial dengan masyarakat Sunda.

"Muhammadiyah Sebagai Model Pengelolaan Ekonomi Kerakyatan:

Dedi menjelaskan bahwa komunitas masyarakat Sunda biasanya dimulai dari kasepuhan. Kasepuhan itu ada, lanjut Dedi, karena orang Sunda cenderung tidak ingin repot, lelah, atau terlibat dalam konflik.

Selain itu, masyarakat Sunda juga mengelola kehidupan mereka di dalam sebuah kampung yang disebut kabuyutan. Kabuyutan tersebit menjadi wadah bagi masyarakat Sunda untuk membangun relasi ekonomi bersama.

Menurut Dedi, ekonomi masyarakat Sunda dikelola oleh seorang pemimpin yang disebut puun. Puun akan memimpin masyarakatnya setiap hari terutama dalam hal pengelolaan ekonomi.

Pengaturan kebutuhan pangan oleh puun membuat masyarakat Sunda jarang mengalami krisis pangan. Pengelolaan semacam itu juga memungkinkan masyarakat Sunda untuk membantu Ethiopia yang sebelumnya mengalami kekeringan dengan mengirimkan bantuan padi.

Dedi menyatakan bahwa konsep pembangunan yang dimiliki oleh masyarakat Sunda dapat menciptakan ketahanan ekonomi yang kuat dan meningkatkan harapan hidup. "Ini adalah konsep pembangunan yang berbasis pada kebudayaan dan teologi kemahaesaan," tegasnya.

Dia juga menjelaskan bahwa konsep serupa juga ditemukan dalam organisasi Islam Muhammadiyah yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan pada 1912. Muhammadiyah (dari dahulu hingga sekarang) fokus khususnya pada pendidikan, sosial, kesehatan, dan ekonomi.

Muhammadiyah dikelola berdasarkan prinsip ekonomi kerakyatan dan tidak bersifat personal. "Meskipun rumah sakit dan universitasnya berkembang pesat, pemimpin Muhammadiyah tetap sederhana dan tidak memperkaya diri sendiri," tambahnya.

Oleh karena itu, menurut Dedi, pengelolaan ekonomi Muhammadiyah perlu menjadi pembelajaran bagi negara dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline