Dalam sejarah panjang Indonesia telah memilki beberapa mekanisme pemakzulan presiden atau biasa disebut dengan Impeachment dari presiden ke Presiden lainnya dengan beberapa tuduhan yang dituduhkan kepada Presiden.
Tentu Adanya Covid 19 yang hampir menimpa seluruh negara didunia termasuk Indonesia mengalami kesulitan dalam melakukan penangan, bahkan sejauh ini belum ada negara dikatakan berhasil dalam penangan Covid 19 termasuk Indonesia yang cenderung tidak konsisten dalam mengambil kebijakan untuk memberantas penyebaran Covid 19.
Kebijakan yang diambil pemerintah yang tidak konsisten ini membuat para akademisi mengadakan diskusi terkait dengan tema "Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemik Ditinjau Dari Sistem Ketatanegaraan" ada beberapa oknum yang memanfaatkan mementum ini diskusi yang bertema Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemik Ditinjau Dari Sistem Ketatanegaraan dikatakan makar. Namun disini saya mencoba mengulas mengenai mekanisme Impeachment atau pemakzulan dalam hukum ketatanegaraan, apa ketidak berhasilan penangan Covid bisa di Impeachment atau di makzulkan.
Salah satu dinamika ketatanegaraan yang secara nyata menunjukkan adanya keterkaitan erat antara proses hukum dan proses politik adalah proses pemberhentian presiden sebagai kepala negara.
Proses pemberhentian presiden dikenal dalam praktik ketatanegaraan diberbagai negara, secara istilah proses ketatanegaraan ini disebut sebagai pemakzulan, namun banyak nomenklatur dan pemberitaan
yang menyebutnya sebagai impeachment. Impeachment, adalah kata yang biasa ditujukan kepada seorang kepala negara, dalam hal ini presiden.
Kata impeachment sendiri dalam bahasa Indonesia dapat kita alih bahasakan sebagai pemakzulan, dakwaan atau tuduhan Impeachment, berasal dari kata aktif "to impeach" yang artinya adalah meminta pertanggungjawaban.
Jika tuntutannya terbukti maka konsekuensinya adalah "removal from office" atau pemberhentian dari jabatan. Dalam artian bahwa impeachment sendiri bukanlah hukumannya namun bagian atau tahapan dari sebuah proses yang bersifat penuntutan atas dasar pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden.
Amandemen ketiga telah memberikan Mekanisme yang terdapat dalam UUD 1945 telah memasukkan pasal-pasal mengenai proses pemberhentian presiden yaitu pasal 7A dan 7B. Proses Impeachment terhadap presiden di republik ini dimulai ketika DPR menggunakan hak bertanya yang merupakan fungsi pengawasan seperti diatur di pasal 20A ayat (1), yang berkorelasi dengan pasal 7B ayat (2) Undang-Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian usulan pemberhentian tersebut diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diproses dan diputuskan bahwa Presiden dan/
atau Wakil Presiden terbukti bersalah atau tidak bersalah dengan dasar Pasal 7B ayat (4) dan ayat (5). Putusan MK itu diteruskan ke DPR untuk diusulkan sidang kepada MPR dan dalam rapat paripurna MPR dinyatakan presiden dan/atau wakil presiden berhenti atau tidak berhenti dari jabatannya.
Jika dilihat dari politik preseden sangat tidak mungkin dapat di Impeachment, karena setiap kebijakan hukum yang diambil oleh Presiden terkait pengan Covid 19 selalu mendapatkan angin segar dari sebut seja Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Terkait keungan dalam penagan Covid 19 yang menurut beberapa akademisi ada beberapa pasal yang dinilai Kontroversial terbukti ada beberapa Uji Materil ke Mahkamah konstitusi.