Lihat ke Halaman Asli

Apakah Pembangunan Pangkalan Militer di Darwin Sebuah Antisipasi AS Menjaga Freeport???

Diperbarui: 25 Juni 2015   23:05

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

[caption id="attachment_152259" align="aligncenter" width="600" caption="Image - pekanbaru.tribunnews.com"][/caption]

Kejanggalan Pembangunan Pangkalan Militer di Darwin, Australia Utara Pernyataan Barack Obama ketika singgah di Australia dalam perjalanan menuju KTT ASEAN dan KTT Ekonomi Asia Timur di Bali bahwa AS akan menempatkan 2500 personil marinir di Darwin, Australia dalam rangka mengimbangi pergerakan China di Kawasan Asia Tenggara ditanggapi dengan berbagai macam reaksi. Mengapa untuk mengimbangi pergerakan militer China di Asia Tenggara dilakukan dengan memilih Darwin yang hanya berjarak 820 km dari Papua sebagai Pangkalan Militer ? Mengapa hanya dengan 2500 personil marinir untuk membatasi pergerakan militer China yang berpenduduk 1,4 Miliar jiwa? Mengapa pula diumumkan menjelang pertemuan Presiden Obama dengan pemimpin China di KTT Ekonomi Asia Timur di Bali? Mengapa tidak diumumkan saat KTT APEC di Honolulu, Hawaii. Apakah ada maksud lain? Kerisauan AS akan kemajuan China yang baru muncul di tahun 2011 terkesan janggal. Dan kalau China menjadi sebuah kekuatan dunia saat ini, hal tersebut bukan sebuah kesalahan China sendiri. Keberhasilan China antara lain karena peran dan bantuan AS. AS merupakan negara pertama di dunia yang mempromosikan China sebagai negara yang harus dijadikan sahabat. Washington-lah pihak yang selalu memuji China komunis sebagai negara yang tidak berbahaya pada saat hampir semua negara yang bersekutu dengan AS menentang pemolesan citra China tersebut. Seharusnya AS tidak terancam oleh kebesaran China. Sebab yang membuat China menjadi kekuatan yang berpotensi menjadi negara ekspansionis, tidak lain tidak bukan adalah AS sendiri. Opini positif dunia tentang China tidak akan terbentuk jika bukan karena peran AS. Jika AS ingin mengimbangi kehadiran China di Asia Tenggara, maka Darwin, Australia Utara bukanlah pos ideal dan strategis. Letak Darwin cukup jauh dari lalu lintas dagang dan kapal militer China. (Inilah.com) Indikasi Adanya Antisipasi AS Untuk Menjaga Freeport

[caption id="attachment_152260" align="aligncenter" width="600" caption="Image - matanews.com"][/caption]

Bagi Indonesia, seharusnya rencana pembangunan pangkalan militer AS di Darwin, Australia Utara ini tak bisa dipandang remeh. Mengingat, hampir di setiap kawasan dimana AS mendirikan pangkalan, maka disana akan ada ancaman stabilitas keamanan. Selain itu pembangunan pangkalan militer di kawasan stabil dinilai cukup mengherankan. Mau tak mau ada indikasi bahwa pembangunan pangkalan militer di Darwin yang tak jauh dari Papua ini terkait dengan kepentingan AS atas basis sumberdaya mereka di Freeport yang akhir-akhir ini dipenuhi dengan tuntutan masyarakat atas rasa keadilan yang selama ini tidak dirasakan, terutama bagi masyarakat setempat. Dalam beberapa pekan terakhir, Freeport juga terus digoyang oleh kegiatan bersifat anarkis. Warga AS sudah ada yang menjadi korban. Selain soal Freeport, penduduk lokal makin ramai mendukung perjuangan kelompok separatis yang mau memerdekakan Papua. Di AS sendiri sudah lama terbentuk sebuah lobi yang menginginkan agar Papua didukung menjadi sebuah negara merdeka. Walaupun pemerintah AS secara resmi selalu membantah setiap tudingan yang mengarah kepada kesimpulan bahwa Washington ikut bermain politik di Papua. Apalagi ada rencana Indonesia negoisasi ulang soal kontrak-kontrak pertambangan yang timpang, termasuk kontrak Freeport. Ada yang beranggapan bahwa dengan menempatkan 2500 marinirnya di Darwin, sama saja dengan usaha antisipasi AS bila Indonesia mengotak-atik keberadaan PT. Freeport di Papua. Tanggapan Pemerintah Indonesia Pemerintah Indonesia, dalam hal ini diwakili Menkopolhukam Djoko Suyanto menyatakan bahkan menjamin bahwa pembangunan pangkalan AS di Darwin tidak ada hubungannya dengan kisruh Papua. Djoko menjelaskan bahwa kehadiran pasukan militer AS tidak dalam rangka menginvasi, mengintervensi dan tidak ada sangkut pautnya dengan Indonesia. Masalah Papua tetap masalah internal Indonesia. Berikut peryataannya dikutip dari Media Indonesia : "Pertemuan bilateral dengan Presiden AS Barack Obama kemarin juga mengatakan Papua secara eksplisit wilayah NKRI. Tidak ada intervensi Amerikan soal Papua atau Freeport," ujar Djoko saat rapat kerja (raker) dengan Tim Monitoring Papua dan Papua Barat di Gedung DPR, Jakarta, Jumat 25 November. Menurut Djoko, Australia merupakan sekutu AS. Dalam pembicaraan bilateral antara kedua negara tidak pernah dibicarakan intervensi kedua negara ke Papua. "Militer AS di Darwin sudah lama ada. Australia itu sekutu dekat AS, pasti ada perjanjian bilateral keduanya. Tetapi tidak ada intervensi pada Papua. Kedua negara masih mengakui papua bagian integral dari NKRI. Mereka hanya bilang ada penambahan tentara untuk latihan perang," tegasnya. Pernyataan senada diungkapkan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, bahwa pangkalan militer itu bukan ancaman bagi Indonesia, bahkan bisa dimanfaatkan untuk latihan militer bersama. Sedangkan Politisi Hanura Ali Kastela mengungkapkan adanya intervensi nyata dari AS terhadap PT Freeport. Intervensi itu tampak dari adanya temuan bahwa terdapat 70 tentara AS aktif yang bekerja di Freeport. Politisi dari partai yang sama Yudhi Krisnandi menyatakan bahwa seharusnya Indonesia menyadari keputusan AS menempatkan pangkalan militer di Darwin sebagai hasil kajian geopolitik penguasaan kawasan dalam jangka panjang 20 tahun kedepan. Bukan semata-mata alasan membentuk pengaruh Cina di Asia-Pacific atau sekedar antisipasi konflik kepulauan Spratly. Indonesia sejak saat ini perlu melakukan antisipasi strategi jangka panjang, melalui intensitas diplomasi Internasional dan Kepemimpinan pembangunan kawasan Asean, yang berorientasi kepentingan nasional. (Sumber : Tribunnews). Pada kesimpulannya menurut saya kehadiran militer AS di Darwin tetap harus diikuti kewaspadaan nasional, dan diantisipasi secara tepat oleh Indonesia. Pemerintah Indonesia harus lebih peka tentang apa yang menjadi persoalan di Papua.




BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline