Selasa, 9 Februari 2010-18.45 WIB
JAKARTA : Sejumlah ekonom kritis dan progressive kembali mendengungkan perlawanan terhadap hegemoni neoliberalisme. Ini dilakukan melalui deklarasi Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) di Aula Perpustakaan Nasional, Jakarta, Selasa (9/2).
AEPI dideklarasikan oleh ratusan ekonom, akademisi, dan aktivis pergerakan dari berbagai wilayah di Indonesia. Dalam pidato sambutannya, Revrisond Baswir, seorang deklarator, tujuan dari pendirian perkumpulan kaum terpelajar ini dimaksudkan untuk memperkuat perjuangan melawan imperialisme ekonomi modern, neoliberalisme.
AEPI, kata Revrisond, menyatakan keberpihakan kepada rakyat yang terpinggirkan dan cita-cita proklamasi kemerdekaan. "Indonesia tidak akan pernah keluar dari penghisapan, jika ekonomi masih didikte oleh ekonom-ekonom dan intelektual pro-neoliberal," ujarnya.
Deklarator dari perkumpulan ini berjumlah 11 orang ekonom dan akademisi progressive dari berbagai kampus di Indonesia, seperti Syamsul Hadi (UI), Deliarnov (UNRI), M. Yunus (Unhas), Hendri Saparini (Econit), Rustiati (UKSW), Ahmad Daryoko (SP PLN), Ichsanuddin Noersy (UGM), Fahmi Radhi (Mubyarto Institute), Ignatius Wibowo (UI), Ridwan Rangkuti (USU), dan Hendri Saragih (La Via Campesina).
Hadir pula sejumlah ekonom senior dan intelektual seperti Prof. Kwik Kian Gie, Prof. Sri Edi Swasono, Prof. Dr. Muchtar Mas'oed, Prof. Sediono Tjondronegoro (IPB), Prof. Zulhasril Nasir, dan Prof. M. Mustafa.
"Kalau dulu di jaman orde baru disebutkan adanya bahaya laten komunisme, maka sekarang ini ada bahaya laten yang jauh lebih berbahaya bagi masyarakat kita; bahaya neoliberalisme, " ujar Fahmi Radhi selaku direktur Mubyarto Institute dan pengajar di Universitas Gajah Mada (UGM).
Ekonomi neoliberalisme, menurut Fahmi Radhi, merupakan faham ekonomi kolonialisme yang hanya memikirkan kemakmuran segelintir korporasi di negeri kapitalis maju. "ekspor kita dari jaman kolonial hingga sekarang tetap sama, yakni ekspor bahan mentah. Ini menjelaskan struktur ekonomi kolonialisme," tegasnya.
Dalam pernyataan deklarasinya, AEPI telah menegaskan tujuannya untuk melanjutkan tujuan pendiri bangsa dalam mewujudkan perekonomian yang mandiri, demokratis, dan berkeadilan sosial sebagaimana digariskan dalam pasal 33 UUD 11945 beserta penjelasannya.
Selain itu, AEPI akan menyebar-luaskan gagasan ekonom kerakyatan dan anti-imperialisme, baik kepada mahasiswa di universitas maupun rakyat banyak. Perkumpulan ini juga akan mengkaji dan mengoreksi setiap kebijakan ekonomi-politik Indonesia agar sejalan dengan konstitusi. (Ulfa)
Tulisan (berita) ini diambil diambil dari: http://berdikari.org