TENGGARONG, KALIMANTAN TIMUR – Adanya indikasi kerusakan jembatan Kota Bangun Kukar yang ditengari di tabrak oleh ponton Batu Bara mendapat tanggapan dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tenggarong dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Kukar. Mahasiswa mempertanyakan proses perencanaan dan pengawasan terhadap pembangunan jembatan tersebut.
Menurut Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) HMI Cabang Tenggarong, Ahmad Risal Bakri, perencanaan pembangunan jembatan mestinya sudah melihat kemungkinan adanya hilir mudik pengangkut batu bara. “Dalam pembangunan jembatan itu ada perencanaannya, kalau memang dalam proses terkena tabrakan ponton, perencanaannya yang kurang maksimal,” jelas Risal, Senin (6/10).
Perencanaan dan pengawasan yang dilakukan oleh dinas terkait dinilai tidak berjalan maksimal. Tidak hanya itu, perusahaan juga mestinya melakukan distribusi batu bara sesuai standar yang berlaku. “Bisa saja perusahaan ini yang bermasalah, artinya dia menaikkan batu bara di ponton itu tidak sesuai standar, makanya menabrak jembatan,” bebernya.
Menurut Risal, pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap pembangunan jembatan tersebut. Pembangunan jembatan yang menghabiskan triliunan dana APBD tersebut belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ia menghimbau kepada aparat hukum untuk mengawasi pembangunan jembatan tersebut karena ada indikasi KKN didalamnya.
Sementara itu, Ketua Bidang Aksipel GMKI Kukar, Saiduani Nyuk mengatakan terungkapnya kerusakan jembatan Kota Bangun memukul akal sehat masyarakat yang sudah menanti realisasi pembangunan jembatan tersebut. Ia mengkwatirkan apabila nanti sudah rampung pembangunannya malah menjadi ‘jembatan pembunuh’ bagi masyarakat.
“Harusnya Dinas PU maupun Dinas Perhubungan sejak awal melakukan inisiatif atau penjagaan terhadap jembatan serta membuat alarm atau kamera yang bisa mendeteksi ponton yang sering menabrak jembatan,” imbuh Saiduani.
Mestinya pemerintah daerah berlajar dari kasus jembatan Golden Gate yang memakan korban akibat kelalaian dan perencanaan pembangunan yang tidak sesuai standar yang berlaku. “Kita berharap kejadian yang lalu tidak terjadi lagi. Mestinya pemerintah bertindak cepat dan mengantisipasinya,” pungkasnya. (um714)