Lihat ke Halaman Asli

Setyawan 82

Jurnalis

STOP Politisasi "Double Track" Bogor-Sukabumi

Diperbarui: 11 Desember 2017   16:33

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Kereta api merupakan salah satu jenis transportasi massal yang paling banyak mentransport penumpang setiap tahunnya dibanding jenis lainnya. Menurut Direktur Utama PT KAI (Persero) Edi Sukmoro, tercatat di bulan November 2017 dalam hitungan satu tahun kereta api telah mentranport 374 juta penumpang. Angka ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2016 yang mencapai 351,8 juta penumpang melalui 523 stasiun kereta yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sebagai angkutan terfavorit, selain keselamatan yang menjadi prioritas, PT KAI (Persero) juga fokus mentrainformasi pelayanan, fasilitas dan pengembangan. Semakin tingginya permintaan atas jasa kereta api, maka secara otomatis semakin tinggi traffic kereta api melintas. Melalui kereta api negara hadir mengakomodir kebutuhan masayarakat dengan membangun jalur ganda (double track).

Double track adalah jalur kereta api yang jumlahnya dua atau lebih dengan tujuan agar masing-masing jalur digunakan untuk arah yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk menghindari kecelakaan kepala dengan kepala (head on) serta untuk meningkatkan kapasitas lintas dan disamping itu juga bisa meningkatkan aksesibilitas bila terjadi gangguan terhadap salah satu jalur.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta jalur kereta api Bogor-Sukabumi sepanjang 57 kilometer (km) dibuat ganda atau double track mulai tahun ini. Hal ini ia sampaikan saat  Jokowi mengakhiri kunjungan kerja di Kota Sukabumi dengan barangkat menumpang Kereta Luar Biasa (KLB) RI1 dari Stasiun Sukabumi menuju Stasiun Bogor pada bulan Oktober lalu.

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan akan membangun double track Bogor-Sukabumi pada pertengahan Desember 2017. Dengan adanya jalur ganda ini akan memperlancar aksesibilitas warga dari dan ke Sukabumi. Percepatan mobilisasi orang dan barang dari atau ke Bogor-Sukabumi dan sebaliknya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan masyarakat untuk mendukung pengerjaan proyek ini agar bisa berjalan lancar. Khususnya dukungan dari kalangan akademisi. Ia meyakini bahwa dengan pembangunan double track berdampak bagus terhadap perkembangan daerah Sukabumi. Pasalnya, perekonomian daerah dapat terangkat seiring semakin banyaknya wisatawan yang akan datang ke Sukabumi.

Dana APBN hingga tahun 2020 digunakan untuk pembangunan double track Bogor-Sukabumi dan diperkirakan menelan dana Rp. 1,1 trilyun. Penyusunan dokumen Basic Engineering Desain (BED) Bogor-Sukabumi dan Detail Engeneering Desain (DED) jalur ganda antara Cigombong-Cicurug sepanjang 7,7 km telah dilakukan di tahun 2017 dan diperkiraan membutuhkan dana Rp. 280 milyar. Dana anggaran telah disediakan Rp. 178 milyar untuk tahun 2018 guna pengerjaan 4,5 km jalur Cigombong-Cicurug. Sisanya akan dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya, jelas Sumadi.

Menurut Karya Sumadi, saat ini karena Sukabumi-Padalarang tidak terkoneksi maka dalam waktu bersamaan kita akan membuat konektivitas dari Sukabumi sampai ke Bandung. Reaktivasi dilakukan tahun ini. Harapannya dari Bogor bisa sampai Bandung. Tidak hanya sampai Bandung, dari Bogor juga sampai Yogyakarta juga tersambung.

Menurut Edi Sukmoro, selaku operator, PT Kereta Api Indonesia (Persero) pun siap merealisasikan. Dalam waktu dekat di Bandung akan dilakukan MoU (master of understanding) antara Direktorat Jendral Perkerataapian selaku pelaksana, PT KAI (Persero) sebagai operator dan Pemerintah Daerah selaku pemilik lahan di luar lahan yang dikelola oleh PT KAI (Persero).

Menurut Tanang selaku Senior Manager Asset PT KAI Daop I, saat ini sedang disiapkan MoU yang akan ditandatangani oleh Ditjen Perkeretaapian, PT KAI dan Pemerintah Daerah. Dalam MoU juga telah disiapkan addendum untuk menyelesaikan persoalan pembebasan lahan. Diharapkan masyarakat tidak perlu risau dengan berbagai isu yang beredar. Apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat terdampak sedang dibicarakan.

"Masyarakat diharap jangan terpancing isu dan provokasi oleh oknum yang memanfaatkan situasi politik menjelang Pilkada serentak di tahun 2018 yang akan datang. Sebaliknya masyarakat diharapakan dapat mendukung program pemerintah. Harusnya mereka bersyukur sudah diberi kesempatan tinggal di kota tanpa harus belin tanah mahl-mahal. Sudah banyak manfaat yang mereka dapatkan dengan tinggal di lokasi itu. Sekarang adalah waktu untuk orang-orang atau masyarakat luas dapat merasakan manfaat dari tanah atau lahan itu sendiri", jelas Tanang.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline