Positivisme Hukum dan Delik Asusila
Positivisme hukum menekankan pada aturan yang tertulis dan dibuat oleh lembaga yang berwenang. Dalam kasus delik asusila, hukum positif akan mendefinisikan secara jelas tindakan apa saja yang termasuk dalam kategori asusila dan sanksi hukum yang berlaku.
Contoh Kasus:
Mari kita ambil contoh kasus seorang individu yang menyebarkan konten pornografi anak di media sosial.
- Analisis dari Perspektif Positivisme:
- Hukum Positif: Undang-undang tentang pornografi telah secara jelas mengatur dan melarang produksi, penyebaran, dan kepemilikan konten pornografi, termasuk pornografi anak. Tindakan individu tersebut jelas melanggar hukum positif yang berlaku.
- Pemisahan Hukum dan Moral: Positivisme tidak mempertimbangkan motif atau alasan di balik tindakan tersebut. Selama tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur pidana yang telah diatur dalam undang-undang, maka individu tersebut dapat dijerat dengan sanksi hukum.
- Kepastian Hukum: Hukum positif memberikan kepastian hukum, yaitu setiap orang dapat mengetahui tindakan apa saja yang dilarang dan konsekuensi hukum yang akan diterima jika melanggar.
- Implikasi:
- Penegakan Hukum: Aparat penegak hukum akan bertindak berdasarkan undang-undang yang berlaku dan menjerat pelaku dengan sanksi pidana yang telah ditetapkan.
- Perlindungan Korban: Hukum positif juga bertujuan untuk melindungi korban, dalam hal ini anak-anak, dari eksploitasi seksual.
Kritik terhadap Positivisme dalam Kasus Asusila:
- Dinamika Sosial: Hukum positif seringkali dianggap kaku dan sulit mengikuti perkembangan zaman, terutama dalam konteks isu-isu sosial yang kompleks seperti pornografi.
- Relativitas Moral: Konsep asusila dapat berbeda-beda di setiap masyarakat dan budaya. Positivisme yang terlalu kaku dapat mengabaikan keragaman nilai-nilai moral dalam masyarakat.
- Peran Teknologi: Perkembangan teknologi digital mempercepat penyebaran konten asusila. Hukum positif seringkali kesulitan untuk mengejar perkembangan teknologi ini.
