Sebelumnya saya pernah membahas mengenai capaian 3 tahun Jokowi JK bidang ekonomi dan 3 tahun jokowi JK bidang politik, hukum dan keamanan Negara dan kali ini saya akan menulis mengenai capaian 3 tahun Jokowi JK bidang Kesejehteraan Rakyat. Artikel ini saya tulis berdasarkan Konfresi Pers yang diinisiasi oleh FMB9 (sebuah forum diskusi jurnalis dan Pemerintah untuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik) pada tanggal 23/10/2017 bertempat di Gedung Bina Graha Kompleks Isnata Presiden, yang dihadiri oleh Kepala Staff Presiden Teten Masduki, Jubir Presiden Johan Budhi, Menko PMK Puan Maharani, Menkes Nila F Moeloek, Mendikbud Muhadjir Effendy, Mensos Khofiffah Indar Parawansa, Kementrian Riset dan Pendidikan Tinggi, Muhammad Nasir, Menpora Imam Nahrawi, Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo, Menteri PPA Yohana Yambasie, Kementrian LHK diwakili, Menag diwakili, Kementrian ATR/BPN dan beberapa awak media cetak, online maupun televisi.
Kepala Staff Presiden Teten Masduki (doc. pribadi)
Kepala Staff Presiden, Teten MasdukiSeperti biasa acara konfersi pers ini di buka oleh Kepala Staff Presdien Teten Masduki, dalam pembukaan Teten Masduki memaparkan bahwa pemerinatahan Jokowi JK pada tahun tahun pertama telah banyak melakukan pembangunan pondasi, kemudian di tahun kedua melakukan percepatan dan di tahun ketiga melakukan pemerataan.
Dalam hal ini Teten menyatakan bahwa pemerintahan JOkowi JK terus membenahi berbagai hal termasuk membangun kebijakan-kebijakan afirmatif untuk menjawab pesoalan pemerataan, hal ini berkaitan juga dengan penguatan hal-hal daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja dan kebijakan afirmatif seperti dana desa.
Ada beberapa indikator ekonomi yang cukup baik dipemerintahan Jokowi JK, misalnya saja dengan adanya penurunan angka kemiskinan sebesar 0,22%, ketimpangan pendapatan yang menunjukan penurunan sebesar 0,3 %, tingkat pengangguran juga terus menurun sebesar 0,47%. Kalau dilihat penurunanya memang terlihat kecil namum dalam konteks global indicator ekonomi ini cukup baik karena di Negara-negara lain justru pertumbuhannya negatif.
Di samping itu, ada beberapa implementasi program yang patut kita apresiasi dari pemerintahan Jokowi JK selama ini, misalnya saja penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat miskin, penyaluran bantuan ini terus mengalami kenaikan pada tahun 2017 sudah 5,9 juta keluarga yang telah menerima program keluarga sejahtera, 92 juta orang penerima kartu Indonesia sehat dan sekitar 8 juta siswa penerima Indonesia pintar. Selain itu ada program listrik desa, pemerintahan Jokowi JK telah membangun listrik pedesaan di 75 desa yang ditargetkan pada 2 tahun terakhir ini mampu mengaliri desa yang masih gelap gulita.
Menko PMK Puan Maharani (doc. pribadi)
Menko PMK, Puan Maharani
Menteri Koordinator PMK puan maharani memberikan paparan nya bahwa yang berkaitan dengan dengan urusan pembangunan manusia dan kebudayaan sesuai dengan Intrusksi Presiden No. 3 Tahun 2015 mempunyai tugas pokok yaitu dalam menyelenggarakan koordinasi, sinkroniasi pengendalian kementrian di dalam pemerintah dalam bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Urusan pembangunan manusia dan kebudayaan ini adalah urusan kesejahteraan masyarakat, urusan pemberdayaan rakyat serta urusan karakter masyarakat. Dalam hal ini secara teknis dilakukan oleh 8 kementerian dan juga badan-badan di lingkungan kementrian, seperti Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementrian Agama, Kementrian Riset dan Pendidikan Tinggi, Kementrian PPPA, Kementrian Kesehatan dan beberapa kementrian serta badan non kementrian lainnya.
Puan Maharani mengatakan bahwa secara makro pencapaian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini mengikuti indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selama pemerintahan Jokowi JK IPM terus mengalami peningkatan kenaikan kulitas yang signifikan hal ini ditunjukan dengan pertumbuhan IPM tahun 2014 68,9% menjadi 69,5% pada tahun 2015, 70,19 pada tahun 2016 dan 70,79 pada tahun 2017. Sementara, indeks Gini juga mengalami penurunan mulai dari 0,414 pada tahun 2014 menjadi 0,402 tahun 2015, tahun 2016 0,394 dan pada tahun 2017 sebesar 0,393.
Dengan capaian ini maka Indonesia untuk pertama kalinya menjadi negara dengan kategorikan menjadi negara High Human Development.
Indeks Pembangunan Manusia ini kemudian ditentukan oleh 3 komponen yaitu Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan. Perlu diketahui bahwa selama kurun 3 tahun terakhir ini kesejahteraan rakyat terus mengalami peningkatan hal ini bisa dilihat dari tingkat kemiskinan yang mengalami penurunan dari 11, 22% hingga 10,64%, adanya program pemerintah yang memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan dasar yaitu dilakukan melalui kebutuhan pangan, jaminan kesehatan dan jaminan angka pendidikan, serta subsidi dan program keluarga harapan.
Program bantuan sosial ini dapat menyanggah 26 hingga 30% pengeluaran rumah tangga masyarakat tidak mampu. Selain itu Indeks gini juga mengalami penurunan selama 3 tahun terakhir hal ini memperlihatkan bahwa daya beli kuhususnya 40 persen masyarakat terbawah mengalami peningkatan, hal ini terbukti bahwa data menunjukan bahwa pengeluaran masyarakat bawah meningkat dari 17,02% tahun 2016 menjadi 17,12% tahun 2017.