Saat ini Indonesia sedang dihebohkan mengenai kabar naiknya BPJS( Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan). Kabar ini sangat menarik sekali untuk dibincangkan, karena BPJS sangat dibutuhkan pada masyarakat umumnya dan masyrakat pada khususnya, mengapa? Karena BPJS ini sangat berfungsi sebagai layanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Kabar ini meresahkan bagi masyarakat, baik masyarakan perekonomian keatas maupun kebawah, terutama pada masyarakat dikalangan menengah kebawah dikarenakan kenaikan BPJS naik hingga seratus persen. Tentu semua itu ada sebab dan penyebabnya.
Sebelumnya, Pemerintah memutuskan untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen mulai 1 Januari 2019. Namun demikian, kenaikan sebesar itu tidak diperuntukkan bagi semua kelas keanggotaan BPJS Kesehatan.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Nufransa Wira Sakti mengatakan kenaikan 100 persen hanya berlaku untuk peserta BPJS Kesehatan Kelas 1 dan Kelas 2. Sementara untuk kelas 3, kenaikannya tidak sebesar itu.
"Untuk Kelas 3, usulan kenaikannya adalah dari Rp 25,5 ribu menjadi Rp 42 ribu, atau naik 65 persen," ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, 8 September 2019.
Selain itu, lanjut dia, selama ini peserta mandiri merupakan penyebab defisit JKN terbesar. Sepanjang 2018, total iuran BPJS Kesehatan dari peserta mandiri adalah Rp 8,9 triliun, namun total klaimnya mencapai Rp 27,9 triliun. Dengan kata lain, claim ratio dari peserta mandiri ini mencapai 313 persen. (dikutip dari liputan6.com, 11 September 2019, 14:30 WIB)
Dengan demikian, diharapkan pemerintah lebih memperhatikan masyarakat dan memperhitungkan agar kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak sampai memberatkan masyarakat dengan berlebihan.
