Lihat ke Halaman Asli

Setyowati Karyaningtyas

Dosen Fisip Universitas Jember

Selangkah Menuju Smarth City Center Jember

Diperbarui: 20 Mei 2023   21:08

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Birokrasi. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG

Selangkah Menuju Smart City Center Jember

 

Sejak munculnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah hingga saat ini dimana lingkungan semakin dinamis, governance masih memegang langkah penting dalam merespon, mengelola, sampai membuat keputusan yang berkaitan dengan perubahan lingkungan. Respon yang diberikan organisasi harus cepat dan tepat karena semakin lama organisasi bertindak, maka akan menghadapi berbagai tantangan karena adanya perubahan lingkungan (Vernanda, 2018). Dengan demikian, hadirnya teknologi komunikasi dan informatika telah menimbulkan berbagai macam perubahan cara, pola atau desain dan tingkah laku pada seluruh aspek kehidupan masyarakat termasuk pelayanan publik yang dikelola oleh pemerintah daerah termasuk Pemerintah Kabupaten Jember. 

Di situasi inilah muncul sebuah model agile governance. Konsep agile hadir untuk memberi tawaran birokrasi pada sebuah paradigma organisasi yang baru. Konsep agile hadir untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam memanfaatkan teknologi informasi komunikasi. Pada era digitalisasi, konsep ini mampu untuk manjawab seluruh tantangan-tantangan dari perubahan lingkungan. Agile adalah software dan membutuhkan brainware (analogi manusia) yang visioner serta inovatif secara esensial (mudah, cepat, unggul).

Dalam berbagai kajian, agile governance muncul dalam wilayah organisasi dan mendorong pengimplementasian tata kelola organisasi yang agile (cepat) guna meningkatkan proses kinerja dan produktivitas organisasi (J.H.de O.Luna et al., 2014). 

Agile Governance diartikan sebagai kemampuan organisasi untuk merespon secara cepat perubahan yang tidak terduga dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin berubah (Vernanda, 2009). Selain itu, agile governance juga diartikan sebagai kemampuan organisasi untuk dapat melakukan efisiensi biaya, serta meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam mengeksploitasi peluang untuk menjadikan tindakan-tindakan inovatif dan kompetitif (Tallon et al., 2019). 

Agile Governance sebagai dasar perubahan tata kelola yang mengikuti perkembangan zaman secara cepat, serta memberikan yang terbaik dari tuntutan dan kebutuhan masyarakat adalah kolaborasi dari revolusi industri 4.0 dan society 5.0 yang diharapkan mampu menciptakan inovasi instan yang dapat diakses oleh seluruh kalangan dan instansi. Dalam memenuhi prinsip agile governance, kemampuan organisasi untuk memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memegang peranan penting khususnya dalam mengeksploitasi lingkungan yang cepat berubah (Tiwana et al., 2010). 

TIK memegang peranan penting karena menjadi sarana penghubung antara kemampuan organisasi untuk mengambil keputusan dan menempatkan organisasi pada posisi strategis, serta kompetensi untuk mempraktekan agile governance. Melalui kapabilitas dan kapasistas organisasi dalam menjalankan TIK, organisasi akan lebih mudah untuk menjadi cepat, tangkas dan gesit khususnya dalam menghadapi tantangan-tantangan dari perubahan lingkungan di masyarakat.

Untuk merespon hal ini, Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jember meluncurkan layanan internet publik pada 20 April 2023 di alun-alun Kabupaten Jember. Semua masyarakat dan stakholder terkait dapat menikmati fasilitas ini secara gratis hanya dengan barcode login internet publik yang dipasang di setiap sudut alun-alun. Dalam peluncuran internet gratis ini, Bupati Jember didampingi oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember, Bobby Arie Sandy. 

Dengan peluncuran internet publik ini, diharapkan seluruh kalangan mulai dari mahasiswa hingga pelaku UMKM bisa bijak dalam menggunakan fasilitas ini. Terdapat 6 akses poin internet publik yang lingkup areanya berada di alun-alun Kabupaten Jember hingga Masjid Jami’ dimana setiap aksesnya bisa digunakan 500 user. Jadi ada total 3000 user yang bisa menikmati internet publik dengan kecepatan 50 mbps. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember, Bobby Arie Sandy bahwa:  "Terdapat 6 akses poin Wifi yang kami siapkan dimana masing-masing akses maksimal kapasitasnya yakni 500 user, sehingga total ada 3000 user yang bisa menikmati internet publik dengan kecepatan internetnya 50 mbps. Kedepan, kami akan melakukan pengembangan sehingga bisa mencapai kecepatan 100 mbps,” ungkap Bobby.

Pemerintah Kabupaten Jember berkomitmen akan meluncurkan ruang internet publik secara bertahap untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Bupati Jember, Hendy Siswanto menjelaskan seluruh ruang publik nantinya akan disediakan internet publik yang tujuan utamanya digitalisasi Kabupaten Jember dan sebagai wujud Kabupaten Jember menuju Smart City. Bupati Jember berharap agar penyediaan internet publik ini dapat membantu belajar mahasiswa dan pelaku UMKM bisa sambil belajar memasarkan produk mereka lewat internet. Tidak hanya itu, posisi Kabupaten Jember yang cocok sebagai destinasi wisata diharapkan mampu mendatangkan warga luar Jember agar datang di Kota Carnaval ini. “Internet publik Ini untuk masyarakat Jember dan pendatang. Mudah-mudahan ini sukses dan kami akan kembangkan terus untuk di seluruh tempat publik,” ujar Bupati Jember.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline