Masalah bertubi-tubi Ahok tampaknya tak kunjung usai, Dari urusan pencalonannya, Sumber waras, serta Kasus Reklamasi yang menjerat oknum Anggota DPRD DKI. M.Sanusi. Lagi-lagi Ahok di duga terlibat. Walaupun belum ada 2 bukti yang cukup untuk mntersangkakan Ahok, Ahok memang Sakti atau Ahok benar tidak Korupsi. Hanya Tuhan yang tahu.
Sangatlah disayangkan efek besar dari ketidakharmonisan antara Ahok dan DPRD. Menjadikan orang cerdas sekaliber Ariesman Widjaja menjadi korban mereka. Arisman Widjaja adalah korban politik Ahok dan DPRD DKI, serta M. SANUSI yang adalah pribadi yang potensial harus mengakhiri secara dini karir politiknya secara tragis.[caption caption="sumber ilustrasi: jakarta.bisnis.com"][/caption]Begitu cepat orang-orang cerdas yang potensial secara kapabilitas untuk masuk bui. Belum sempat memberikan sumbangsih untuk Negara. Eh kedeluan masuk bui. Jadi sama hal nya sia-sia lah ilmu yang dimiliki, ijazah luar Negeri, dan dikader berpuluh-puluh tahun. Semua itu tidak berarti lagi.
Kata Ahok, Kalau DPRD tolak Perda, Dia bisa bikin Pergub. Saya jadi heran, padahal Pergub itu lebih rendah secara Hierarki dibanding perda, dalam hal ini Pergub merupakan peraturan pelaksaan Perda. Semakin rumit masalah ini. Apakah Ahok tidak Sadar? Mengapa Raperda yang dia ajukan tertatih-tatih untuk menjadi Perda bahkan tidak terealisasikan?
Katanya gampang! Tinggal buat Pergub saja, apa Ahok tidak sadar bahwa daerah itu membutuhkan Perda yang baru seiring dengan semakin meningkatnya nilai - nilai dalam kehidupan masyarakat. Lantas tinggal buat pergub saja? Memang Ahok bisa saja membuat Pergub namun berdasar Perda yang sudah ada.
Apakah ini yang orang-orang bilang Ahok tidak punya kepentingan ?
Ahok mesti sadar bahwa lahirnya Perda bukan hanya tanggung jawab Legislatif saja. Melainkan ada andil yang cukup besar dari eksekutif. Artinya baik eksekutif maupun legislatif diwajibkan memiliki hubungan yang harmonis satu sama lain serta menjadi mitra kerja dengan baik
Ahok sepertinya terlalu arogan. Bahkan bukan hanya kacau dengan Dprd Dki, juga terkesan tidak ingin bermitra dengan partai politik. Apakah Ahok sadar implikasi dari perbuatannya itu akan membawa dampak yang sangat besar bagi segala program-program kerjanya ketika terpilih menjadi Gubernur kelak.
Ahok jelas akan terhambat, tidak ada jaminan bahwa apa yang di cita-citakan Ahok yang katanya pembela kebenaran itu akan bisa dia wujudkan. Dikarenakan kearoganannya yang tidak mau bermitra dengan DPRD. Apapun alasan Ahok dia harus dapat memahami kondisi Negara kita ini. Yah memang sudah begini kondisi Negara kita.
Sah-sah saja jika dikatakan Ahok memang bersih dari korupsi. Namun Ahok salah besar jika tidak bisa menjalin hubungan dengan mitra kerjanya dalam ha ini legislatif. Padahal Risma, Ganjar, Ridwan Kamil, dan Yoyok sejauh ini telah sukses menjadi kepala daerah di daerahnya masing-masing toh tidak ada masalah dengan legislatifnya apalagi sampai menghambat kebijakan-kebijakan mereka yang di tentukan dengan Perda.
Apakah DPRD yang tidak beres atau kah Ahok yang memang keterlaluan sehingga Pemerintahan DKI Jakarta sangatlah Amburadul yang setiap harinya menghiasi siaran televisi di seluruh Indonesia. Saya kira tidak ada kepala daerah yang ingin bermusuhan dengan Legislatifnya, karena itu hanya menjadikannya penghambat realisasi kebijakannya. Apa jadinya jika Ahok menjadi rujukan Calon Kepala Daerah yang ingin maju Pilkada, jangan sampai memusuhi partai politik dengan maju independend, karena bagaimanapun ketika telah menjalankan jabatan Kepala daerah, hubungan yang baiik serta dukungan partai politik sangatlah mutlak dan besar pengaruhnya dalam rangka mewujudkan cita-cita Kepala daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.