Pola kebijakan ekonomi Hatta Rajasa semasa menjadi Menko sangat sentralistik dan kelembagaan.
Kebijakan ala Hatta Rajasa berkontribusi mendongkrak pola ekonomi biaya tinggi terutama baik di pusat maupun daerah. Kebijakan Hatta sangat massif dalam emisi obligasi pemerintah, dan kurang memberikan apresiasi terhadap peranan lembaga di tingkat daerah dalam ranah pembiayaan/investasi.
Menurut Lembaga Pemeringkat Internasional Fitch, ada 4 poin minus dalam kinerja perekonomian Indonesia era komando Hatta Rajasa sebagai Menko Perekonomian RI, yaitu :
1. Lingkungan bisnis yang lemah secara struktural;
2. Infrastruktur yang buruk;
3. Pemerintahan yang lemah (menghambat potensi untuk pengembangan);
4. Korupsi yang merajalela.
Pola kebijakan ekonomi Hatta berpotensi menghambat pengembangan ekonomi dan investasi Indonesia, termasuk menyuburkan praktek korupsi. Tidak heran jika lembaga pemeringkat internasional seperti Fitch mengganjar obligasi Indonesia di level transisi spekulatif-investment. Kondisi pasar obligasi domestik harus segera diperbaiki.
Kebijakan perekonomian ini membutuhkan suatu perbaikan yang nyata, efektif dan implementatif.
http://m.inilah.com/read/detail/2116114/obligasi-indonesia-berdenominasi-euro-di-bbb-
