Organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) telah resmi dibubarkan pemerintah pada 30 Desember 2020. Selain berstatus bubar, ormas tersebut juga dilarang mengadakan kegiatan serta menggunakan simbol dan atribut yang selama ini melekat.
Pembubaran FPI disahkan oleh 6 kementerian dan lembaga negara. Antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
Selanjutnya, untuk menindaklanjuti keputusan pembubaran dan pelarangan FPI, Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis mengeluarkan maklumat bagi seluruh personil kepolisian serta himbauan kepada masyarakat untuk mematuhi kebijakan yang ada.
Merasa ormas mereka dibubarkan dan dilarang, eks pengurus dan anggota FPI tidak bersikap secara berlebihan. Mereka hanya menyesalkan, lalu kemudian segera membentuk organisasi baru bernama Front Persatuan Islam (FPI). Ya, singkatannya tetap FPI.
Entah seperti apa nantinya perkembangan dan kiprah dari "FPI baru" tersebut. Apakah masih melanjutkan "perjuangan dan cara-cara lama" atau bagaimana. Yang jelas, pemerintah mengaku tidak melarang, sepanjang ormas ini berada dalam koridor hukum dan peraturan yang berlaku.
Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa beberapa politisi masih "meradang" dan memprotes pemerintah, sedangkan eks pengurus dan anggota FPI sendiri sudah memilih membentuk ormas baru?
Misalnya saja, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, di mana di berbagai media konsisten menyatakan penolakan atas pembubaran FPI. Namun, Fadli Zon wajar dimaklumi, karena memang sejak lama intim dengan FPI.
Bahkan kabar terbaru, sikap Fadli Zon dinegasi oleh Wakil Ketua Umum Gerindra (lain) Rahayu Saraswati. Keponakan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto ini menyatakan, ia dan partainya mendukung langkah pemerintah yang menindak tegas ormas intoleran.
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Fadli Zon tidaklah mewakili Partai Gerindra. Prabowo pun hingga detik ini belum bersuara, meski pada Pilpres 2019 pernah didukung habis-habisan oleh FPI.
Di samping Fadli Zon, rupanya ada lagi politisi lain yang tidak kalah lantang menentang pemerintah. Mereka yaitu Hidayat Nur Wahid dari PKS serta Andi Arief dan Rachland Nashidik dari Partai Demokrat.
Ada apa dengan HNW, Andi Arief, dan Rachland? Apakah suara mereka mewakili partai? Cuma mereka yang tahu. Namun karena tidak ada sesama kader di partai mereka yang menegasi, untuk sementara bisa dikatakan mendapat "restu".