Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah secara resmi ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) yang diumumkan langsung oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, pada Jumat, 22 November 2019.
"Insya Allah sudah putus dari beliau, Pak Basuki akan jadi Komut (Komisaris Utama) Pertamina," ujar Erick di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Selain Ahok, mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra Hamzah juga ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Bank Tabungan Negara atau BTN (Persero).
Ahok sendiri dikabarkan akan segera menjalankan tugas barunya di Pertamina mulai Senin, 25 November 2019, usai proses pengangkatan jajaran dewan komisaris dan dewan direksi melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Pertamina.
Sementara soal kapan Chandra memulai tugas, belum ada informasi terbaru tentang hal itu. Intinya, pengangkatan Ahok (maupun Chandra) tidak lagi menunggu awal Desember 2019, seperti yang sempat disampaikan oleh Erick.
Sila baca: Akankah Erick Thohir Tunduk pada Protes FSPPB Soal Ahok?
Berkaitan dengan penunjukan Ahok, hingga saat ini belum ada aksi penolakan berarti, di mana memang beberapa hari yang lalu sempat berlangsung deklarasi dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang dikomandoi oleh Arie Gumilar.
Apakah FSPPB akan tetap menolak Ahok? Mari lihat perkembangan situasi. Cuma dengan menolak, FSPPB berarti pula menolak keputusan yang diambil para pemegang saham yang boleh dikatakan sebagai pemilik Pertamina.
Menolak hasil RUPSLB bermakna juga FSPPB bertindak "membangkang", yang ujungnya bakal berakibat fatal terhadap eksistensi organisasi dan nasib individu yang menyuarakan penolakan.
Mestinya FSPPB tidak terlalu masuk atau ikut campur ke dalam ranah yang bukan hak dan kewajiban mereka. Sebagai karyawan, tugas mereka hanya bekerja sebaik mungkin sehingga membanggakan perusahaan.
Dan kalau ditanya siapa pihak di luar tubuh Pertamina yang masih keberatan atas penunjukan Ahok, mungkin ada banyak, cuma lagi tengah diwakili oleh Fadli Zon dan Rizal Ramli.