Lihat ke Halaman Asli

Tuhombowo Wau

TERVERIFIKASI

Kompasianer

Jika Posisi Wagub DKI Sengaja "Diamankan", Mestinya PKS Berhenti Berharap

Diperbarui: 10 Maret 2019   18:38

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Ilustrasi: inilah.com

Sudah memasuki bulan yang ketujuh, semenjak ditinggal Sandiaga Uno, jabatan wakil gubernur DKI Jakarta masih kosong. Proses politik panjang antara Partai Gerindra dan PKS telah berakhir, sekarang keputusan ada di tangan anggota DPRD DKI Jakarta.

Menurut informasi, dua nama calon pengganti Sandiaga sudah diterima Gubernur Anies Baswedan dan ditembuskan kepada para anggota DPRD DKI, yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu. Kedua calon yang akan beradu nasib tersebut sama-sama berasal dari PKS. Seperti yang kian diputuskan, kader dari PKS yang diberi hak untuk menjadi pendamping baru Anies.

Tujuh bulan bukan waktu yang pendek. Publik kurang tahu bagaimana Anies bisa menjalankan roda pemerintahan di ibukota dengan "tangan pincang". Wajar tidaknya kondisi ini, biarlah publik yang menilai. Namun idealnya adalah agar administrasi dan pengambilan kebijakan berjalan normal, memang sebaiknya posisi jabatan wakil gubernur segera diisi. Tentu hal ini selaras dengan harapan warga DKI Jakarta.

Tidak hanya warga, PKS sebagai calon penerima mandat pun berharap demikian. PKS tidak ingin proses politik penentuan wakil gubernur baru berlarut panjang.

"Kami terus menjalin komunikasi dengan rekan-rekan anggota legislatif dari berbagai fraksi. Semoga mendapatkan solusi terbaik bagi kebaikan Jakarta, khususnya urusan wagub DKI Jakarta," ujar Syakir Purnomo, Ketua DPW PKS DKI Jakarta.

Sekali lagi, pertimbangan dan keputusan siapa yang akan dipilih merupakan kewenangan anggota DPRD DKI Jakarta.

Apakah para anggota DPRD DKI secepatnya memberikan keputusan supaya pengganti Sandiaga lekas dilantik? Sepertinya tidak, bakal tersendat kembali.

Bahkan menurut Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta yang baru berpotensi digelar usai Pemilu 2019.

"Tahapannya masih panjang. Sekarang kan tahun politik, keganggu semua. Ada yang kampanye, kami kan maju (nyaleg) lagi," tutur Prasetio.

Lalu bagaimana dengan harapan warga dan juga PKS? Betulkah pemilihan wakil gubernur baru terhambat hanya karena kesibukan para anggota dewan di tahun politik?

Sebagian publik pasti ada yang berspekulasi di luar alasan-alasan yang ada. Salah satu spekulasi yang kemungkinan ada di benak publik adalah pengosongan kursi wakil gubernur sengaja didesain dalam rangka mengantisipasi hasil pemilihan presiden (Pilpres) mendatang.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline