Lagi ramai perseteruan antara Prabowo Subianto dan pihak Kementerian Keuangan gara-gara persoalan utang negara yang dinilai terus membengkak. Prabowo menyebut menteri keuangan sebaiknya diganti namanya menjadi menteri "pencetak utang". Prabowo punya alasan karena menteri keuangan punya andil dalam menambah utang negara. Masuk akal memang, jabatan menteri keuangan artinya bendahara negara. Seorang bendahara seharusnya mampu mengendalikan perputaran uang, termasuk di antaranya menjaga agar pengeluaran tidak lebih tinggi dibanding pemasukan.
Mendengar usulan label dari Prabowo, pihak Kementerian Keuangan sontak bereaksi agak keras. Mereka merasa tersinggung dan terhina.
"Siapa pun tidak sepantasnya melakukan penghinaan atau mengolok-olok nama sebuah institusi negara yang dilindungi oleh undang-undang, apalagi seorang calon presiden," unggah Nufransa Wira Sakti, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, di Facebook.
Nufransa menyampaikan bahwa utang negara yang selama ini ada jelas digunakan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan, yang ujung-ujungnya demi kemajuan ekonomi dan kemakmuran rakyat. Lagi pula, keputusan pemerintah menambah utang tidak diambil sepihak, melainkan disepakati bersama anggota wakil rakyat di parlemen. Kesepakatan tersebut juga tertuang dalam undang-undang APBN.
Berapa sih sebenarnya utang Indonesia, sampai-sampai di mana pun berkesempatan berbicara, Prabowo selalu menyinggung masalah utang luar negeri kita? Ya maklum, sebagai calon presiden, beliau ingin menawarkan solusi jitu buat rakyat agar tidak terlilit beban karena utang negara. Meskipun solusi yang disampaikan juga sampai saat ini belum bisa 'dikunyah' warga.
Menurut catatan Bank Indonesia (BI), posisi utang luar negeri Indonesia pada kuartal III 2018 sebesar US$ 359,8 miliar, yang terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar US$ 179,2 miliar dan utang swasta termasuk BUMN sebesar US$ 180,6 miliar. Mengacu pada nilai tukar Rupiah terhadap Dollar kemarin (28/01/2019), nilai 1 Dollar Amerika Serikat setara dengan Rp14.063, dan jika dikalikan dengan jumlah utang artinya sudah mencapai Rp5.059,8 triliun. Angka yang cukup fantastis!
Hampir di setiap kesempatan juga pemerintah, melalui pejabat Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa jumlah utang luar negeri tersebut masih dalam kondisi aman. Besarannya tidak akan sampai membuat negara bangkrut. Pemerintah membandingkannya dengan angka Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang kurang lebih US$ 1.003 atau Rp13.588,8 triliun. Artinya posisi utang luar negeri Indonesia baru 37,23% dari PDB. Sedangkan persentase maksimalnya adalah 60%. Secara logika, betul masih sangat tergolong aman.
Aman dan tidak aman kita percayakan saja kepada pemerintah. Termasuk tafsiran dan penilaian objektifnya kita serahkan kepada pihak yang lebih kompeten.
Mengapa saya mengatakan utang itu 'oli' pembangunan? Ya bukan meniru-niru ucapan salah seorang politisi yang pernah berujar bahwa korupsi itu merupakan 'oli' pembangunan. Saya tidak ingin menyebutkan nama politisi tersebut. Dan juga sama sekali tidak ada kesamaannya. Cuma mirip-mirip karena menggunakan istilah 'oli', minyak pelumas. Jika maknai, 'oli' yang dimaksud di sini adalah semacam alat atau bantuan untuk memperlancar.
Semua pihak pasti tahu, tidak ada satu pun negara di dunia ini yang tidak memiliki utang. Negara sekelas Amerika Serikat pun punya utang. Bahkan disebut-sebut sebagai negara dengan utang terbesar di dunia. Utang Amerika Serikat saat ini sudah mencapai lebih dari Rp324.000 triliun atau 105,4% dari PDB mereka. Mengerikan! Tapi faktanya Amerika Serikat belum juga punah alias bangkrut. Kok bisa?
Setiap negara punya strategi dan tujuan mengelola utang. Indonesia punya dan Amerika Serikat serta negara lain pun demikian.