Lihat ke Halaman Asli

Mengungkap Kebenaran: Peran Vital Hak Angket dalam Konteks Pemerintahan dan Sistem Hukum

Diperbarui: 2 Mei 2024   00:02

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

Dalam panorama pemerintahan dan sistem hukum, Hak Angket muncul sebagai instrumen yang tak tergantikan dalam upaya mengungkap kebenaran. Sebagai sebuah proses formal di mana badan legislatif memiliki wewenang untuk menyelidiki, memeriksa, dan mengungkap informasi terkait dengan isu-isu penting yang berkaitan dengan kebijakan publik, hak angket memiliki dampak yang signifikan dalam memastikan akuntabilitas pemerintahan dan transparansi publik.

Pengantar pada Konsep Hak Angket

Hak angket berasal dari kata "inquiry" dalam bahasa Inggris, yang berarti penyelidikan atau pemeriksaan. Dalam konteks pemerintahan, hak angket memberikan kekuasaan kepada badan legislatif untuk melakukan penyelidikan formal terhadap isu-isu tertentu. Ini seringkali melibatkan pemanggilan saksi, pemberian bukti, dan pengumpulan informasi yang relevan.
 
Pentingnya Penggunaan Hak Angket

Hak angket menjadi instrumen penting dalam mengungkap kebenaran karena:

1. Memastikan Akuntabilitas: Dengan memberikan badan legislatif otoritas untuk menyelidiki tindakan pemerintah, hak angket memastikan bahwa para pembuat kebijakan bertanggung jawab atas tindakan mereka.

2. Mendorong Transparansi: Proses hak angket secara terbuka menghadirkan informasi kepada publik, meningkatkan transparansi dalam tindakan pemerintah.

3. Menyediakan Sarana Pengawasan: Hak angket memungkinkan badan legislatif untuk mengawasi dan menilai kinerja pemerintah, serta mengidentifikasi pelanggaran atau kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan.

Bagaimana Hak Angket Berfungsi

Proses hak angket melibatkan beberapa tahapan yang meliputi:

1. Inisiasi: Biasanya dimulai dengan proposal resmi dari anggota parlemen atau komite legislatif yang menentukan isu yang akan diselidiki.

2. Penyelidikan: Badan legislatif mulai menyelidiki isu tersebut dengan memanggil saksi, meminta bukti, dan melakukan wawancara.

3. Penyampaian Laporan: Setelah penyelidikan selesai, badan legislatif biasanya menyusun laporan yang berisi temuan dan rekomendasi mereka.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline