Kompasiana (3/9). Sarasehan Nasional yang akan diadakan pada Oktober 2018 nanti telah sampai pada tahap penjajakan audiensi antara organisasi insan maritim dengan Dirjen Perhubungan Laut. Bertempat di kantor Kementrian Perhubungan Laut, Jakarta (Jumat/31/8) penjajakan lebih lanjut mengenai Sarasehan Nasional dibicarakan lebih serius.
Hadir dalam audiensi Sarasehan Nasional 2018 antara lain, Ketua Umum FORKAMI (James Talakua), Direktur Eksekutif ASPEKSINDO (Andi Fajar Asri), Zaidin Zaiti (Staff Ahli FORKAMI) dan Jani Asha (Ketua Bidang 1 SDM FORKAMI).
Menyambut kunjungan delegasi ASPEKSINDO dan FORKAMI, Bapak Agus. L. Purnomo selaku Dirjen Perhubungan Laut RI, menyampaikan bahwa beliau sangat mengapresiasi dan mendukung penuh dialog Sarasehan Nasional 2018. Momentum ini adalah ajang bagi pemerintah untuk mempromosikan kekayaan laut dan hayati Indonesia di kancah internasional.
Agus juga mengatakan bahwa akan berupaya mendorong kehadiran organisasi insan maritim agar semua dapat duduk bersama dengan pemerintah untuk bersinergi memajukan dunia kemaritiman sekaligus ajang menyampaikan program - program strategis tahun 2019 terkait prospek penataan potensi kemaritiman Indonesia.
Ketua Umum Forum Komunikasi Maritime Indonesia (FORKAMI) James Talakua mengatakan bahwa kehadiran pemerintah beserta jajaran terkait sangat penting ditengah - tengah insan maritim.
Melalui FORKAMI, kami ingin menyampaikan segala hal mengenai kondisi permasalahan dari akar rumput khususnya suara pelaut dan stakeholder insan maritim kepada pemerintah karena selama ini komunikasi antara akar rumput insan maritim dengan pemerintah terkait terputus sehingga tidak ada komunikasi yang mampu menjawab masalah - masalah yang terjadi. Kami ingin kehadiran FORKAMI menjadi fungsi kontrol dan mediator yang menjembatani komunikasi akar rumput insan maritim dengan pemerintah "Tegas James".
Masih menurut James, pemerintah harus memberikan jaminan perlindungan hukum dan hak - hak insan maritim, khususnya para pelaut.
Saya bersyukur dan berterimakasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah merespon keresehan para pelaut dengan dikeluarkannya surat keputusan MLC (Maritime Labour Convention), ini berita baik dan menunjukan pemerintah hadir menjawab keresahan para pelaut Indonesia "Tuturnya".
Dikesempatan yang sama, Direktur Eksekurit ASPEKSINDO, Andi Fajar Asti. Andi yang juga merupakan ketua HMPI ini mengatakan bahwa ASPEKSINDO saat ini telah menghimpun daerah provinsi dan daerah kepulauan pesisir untuk berpartisipasi dalam pembangunan maritim.
Ada banyak manfaat yang akan diperoleh pemerintah provinsi dan daerah kepulauan apabila semua terhimpun menjadi satu, apalagi mengingat jika disahkannya UU Kepulauan. Oleh karena itu melalui ASPEKSINDO kita juga kawal proses pengesahan UU Kepualauan itu. "Tegas Andi".
Kami berharap dapat terlibat dalam berbagai kegiatan kemaritiman Indonesia. Perlu adanya koordinasi dan kerjasama yang bersinergi dengan baik antara stakeholder insan maritim dengan pemerintah untuk bersama - sama memajukan dunia kemaritiman Indonesia. Pada Sarasehan Nasional 2018, juga kami akan mengukuhkan pengurus ASPEKSINDO dihadapan pemerintah dan stakeholder terkait "sambungnya".