Oleh : Mahasiswa KKN 54 UIN SAIZU Purwokerto Kelompok 191
Desa Kutayu, yang terletak di Kabupaten Brebes, tengah mengalami lonjakan semangat wirausaha di kalangan masyarakatnya. Namun, banyak pelaku usaha mikro dan kecil di desa ini yang belum memiliki legalitas usaha yang sah. Menyadari pentingnya legalitas usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa, mahasiswa KKN UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto berinisiatif untuk membantu pelaku usaha di desa tersebut mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui kegiatan yang berlangsung selama sebulan terakhir.
Pentingnya NIB Bagi Pelaku Usaha
Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh pemerintah melalui sistem OSS (Online Single Submission). NIB ini memberikan legalitas kepada para pelaku usaha untuk menjalankan bisnisnya secara sah, serta membuka akses terhadap berbagai fasilitas dan bantuan pemerintah, seperti kredit usaha rakyat, pelatihan, dan pendampingan usaha.
Sayangnya, banyak pelaku usaha mikro di Desa Kutayu yang masih belum memahami proses pembuatan NIB, baik karena keterbatasan akses informasi maupun keterbatasan pengetahuan teknologi. Hal ini mendorong mahasiswa KKN untuk memberikan pendampingan dan pelatihan dalam pembuatan NIB.
Pelaksanaan Program Pembuatan NIB
Selama pelaksanaan KKN, mahasiswa dari UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto mengadakan sosialisasi dan pendampingan secara langsung kepada para pelaku usaha. Kegiatan ini dimulai dengan sosialisasi mengenai pentingnya NIB, persyaratan yang harus dipenuhi, serta tahapan-tahapan dalam proses pendaftarannya.
Mahasiswa KKN 54 UIN SAIZU Kelompok 191 (dokpri)
Para mahasiswa juga menyediakan layanan konsultasi dan bantuan teknis dalam mengisi formulir pendaftaran NIB melalui sistem OSS. Pendampingan ini dilakukan secara langsung di rumah warga pelaku usaha, di mana para pelaku usaha menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dan mendapatkan bantuan dari mahasiswa dalam mengunggah data ke sistem.
Dalam pelaksanaannya, mahasiswa juga bekerja sama dengan perangkat desa dan dinas terkait untuk memastikan proses berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.