Diskusi yang berjudul Diskusi Data dan Sains dalam Kebijakan Penanganan Covid-19 ini memaparkan refleksi kritis mengenai penerapan evidence-based policy di Indonesia dalam sudut pandang kebijakan penanganan Covid-19.
Diskusi ini diselenggarakan oleh Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol UGM yang bekerja sama dengan Policylab dan Indonesian Association for Public Administration (IAPA) pada 27 Mei 2020.
Diskusi ini mendatangkan empat orang narasumber yaitu Albertnego Tarigan sebagai Deputi II Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dr. Irma Hidayana sebagai co-inisiator laporcovid19.org, Dr. Pandu Riono sebagai Epidemolog FKM Universitas Indonesia, dan Dr. Yanuar Nugroho sebagai Advisor Centre for Innovation Policy & Governance (CIPG).
Berangkat dari banyaknya jumlah kasus Covid-19, terdapat deviasi data yang beragam dari pusat hingga daerah. Adanya perbedaan data yang tidak sinkron tersebut disebabkan oleh masalah sistem data.
Albertnego Tarigan menyebutkan bahwa sistem data dalam kasus ini khususnya bidang kesehatan terbukti tidak berjalan dengan baik sejak waktu yang lama.
Terlebih dalam pandemi ini sangat dibutuhkan data yang valid, reliable, dan cepat. Integrasi data yang belum terkelola dengan baik juga menyebabkan alur data menjadi bermasalah terkait data daerah dan pusat.
Selain itu, terdapat kekurangan sumber daya manusia dalam mengelola data tersebut. Hal tersebut berkaitan pula dengan perbedaan kategorisasi kasus Covid-19 di berbagai daerah Indonesia seperti perbedaan penentuan kategori ODP, PDP, orang positif hingga orang meninggal terkait virus ini.
Kemudian berdasarkan pemberian kategori yang berbeda, terdapat inisiasi pembuatan platform laporcovid.org oleh Dr. Irma Hidayana yang bertujuan untuk menjawab keresahan masyarakat yang berasal dari masyarakat itu sendiri (secara bottom up) sebagai pelengkap informasi data pemerintah (secara top down).
Dalam platform ini mengekspos data-data berupa laporan keramaian, laporan mengenai orang lain dengan orang sakit bergejala Covid-19, laporan keluhan terhadap pelayanan Covid-19, hingga laporan mengenai diri sendiri dengan kondisi sehat.
Inisiasi yang dapat disebut gerakan dari masyarakat sipil melengkapi data pemerintah ini mengalami kendala dalam menghimpun data yaitu tidak mudah mendapatkan informasi dari kesediaan masyarakat murni dalam melaporkan data terkait dalam platform ini.