Lembaga penelitian kebijakan dan opini publik Populi Center mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) lebih aktif menyosialisasikan pemilihan umum (pemilu) serentak pada 2024.
Pasalnya, hasil survei yang dirilis oleh Populi Center di Jakarta, Minggu, menunjukkan masih ada 38,2 persen dari 1.200 responden yang tersebar di 34 provinsi belum mengetahui pemilihan presiden (pilpres), pemilihan anggota legislatif (pileg), dan pemilihan kepala daerah (pilkada) berlangsung serentak pada tahun yang sama pada 2024.
"Ini jadi catatan bagi komisioner KPU yang baru untuk aktif menyosialisasikan pelaksanaan Pemilu 2024," kata Deputi Direktur Eksekutif Populi Center Rafif Pamenang Imawan saat peluncuran hasil survei di Jakarta, Minggu.
Walaupun demikian, jumlah responden yang mengetahui pelaksanaan pemilu serentak pada 2024 mencapai 61,8 persen.
Populi Center dalam hasil survei-nya menunjukkan jumlah responden yang akan menggunakan hak pilihnya saat pemilu mencapai 96,8 persen, sementara yang memutuskan untuk tidak memilih atau masuk golongan putih (golput) sebanyak 0,7 persen.
Sebanyak 2,4 persen responden masih belum memutuskan bakal memilih atau tidak saat Pemilu 2024, ungkap Rafif menambahkan.
Menurut Rafif, hasil survei itu memberi sinyal positif pada pelaksanaan Pemilu 2024, karena masyarakat terbukti antusias berpartisipasi memilih pemimpin yang baru.
"Antusiasme warga, masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu cukup besar," kata dia.
Keinginan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya saat pemilu itu sejalan dengan hasil survei terkait wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden sampai tiga periode.
Rafif dalam paparannya menunjukkan 64,4 persen responden tidak setuju masa jabatan presiden diperpanjang sampai tiga periode. Dari jumlah itu, 9,3 persen di antaranya sangat tidak setuju, dan 55,1 persen tidak setuju.
Dari 1.200 responden yang diwawancara oleh Populi Center pada 21–29 Maret 2022, ada 27,6 persen responden yang setuju masa jabatan presiden diperpanjang.