14145629521113152208
Sekda PapuaTea Hery Dosinaen didampingi Kemala Atmojo dan Karo Humas FX Mote sedang memukul 'tifa' sebagai tanda
dimulainya Workshop Perfilman Papua 2014.
Meski perfilman di Tanah Papua belum menunjukkan geliatnya, namun diyakini kedepan akan muncul banyak film-film asal Papua yang mampu bersaing dalam kancah perfilman tanah air. Keyakinan ini sebagaimana dikatakan Sekretaris Daerah Papua Tea Hery Dosinaen, pada pembukaan acara Workshop Film Indonesia Papua 2014 di Gedung Sasana Krida Kantor Gubernur Papua pada Rabu 22 Oktober 2014 lalu.
Menurutnya, sampai saat ini perfilman Papua sudah menunjukkan hal yang bagus meski belum maksimal. Namun, dengan pengetahuan yang cukup, ke depan Papua bakal bisa mengemas semua aset dan potensi secara tepat, sehingga dapat menyuarakan tanah Papua ke seluruh negeri bahkan seluruh dunia.
Oleh karena itu, dunia film yang saat ini terus berkembang, diharapkan dapat digunakan untuk berbagai kepentingan. “Khususnya, di Papua, perfilman diharapkan bisa dimanfaatkan untuk mengangkat harkat dan martabat kehidupan masyarakatnya,” kata Sekda saat memberikan sambutan pada acara itu.
Sementara berkaitan dengan pelaksanaan workshop tersebut, Sekda mengaku kegiatan ini sangat bersejarah karena melalui kegiatan ini akan lahir semua anak Papua yang dapat menyuarakan tanah Papua lewat hasil karya filmnya.“Oleh karenanya, diharapkan peserta workshop bisa mendapatkan pengetahuan yang luar biasa dari kegiatan ini untuk selanjutnya diaplikasikan dan membuat satu film hasil karya Papua yang bisa menasional dan mendunia”.“Sebab melalui kegiatan perfilman tidak boleh dipandang sebelah mata, karena melalui perfilman semua pihak dapat dibangkitkan dan dibuka wawasannya guna melihat semua aspirasi yang ada ditengah masyarakat,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua Badan Perfilman Indonesia (BPI) Kemala Atmojo dalam sambutannya mengatakan kegiatan Workshop menjadi sangat penting, karena film merupakan budaya baru yang melibatkan teknologi. Karena itu, perlu dipelajari secara benar seluruh tehnik yang ada karena perfilman memiliki kaidah tersendiri yang perlu dikenali dan dikuasai. Dengan begitu kita bisa menggunakan film sebagai sarana efektif untuk berbagai kepentingan, baik dari sekedar hiburan, dokumentasi, ekspresi seni, penerangan, pendidikan dan kepentingan lain yang selama ini belum terbayangkan.
Kemala Atmojo lebih lanjut menegaskan, "dukungan Pemerintah Daerah ini, secara langsung maupun tidak langsung, merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Seperti tertuang dalam Bab I Ketentuan UmumPasal 1 angka (11), bahwa yang dimaksud Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Maka sudah tepat apabila Pemerintah Daerah mendukung acara ini. Untuk itu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih", kata Kemala.
Untuk memajukan perfilman, dalam konteks Indonesia– khususnya Papua – saat itu, peran Pemerintah sangat dibutuhkan. Pemerintah memiliki sumber dana dan sumber daya manusia yang cukup untuk bisa membantu para pegiat perfilman. Lebih dari itu, pemerintah memiliki kemampuan dalam membuat aturan dan kebijakan yang dapat membantu kemajuan perfilman baik di tingkat nasional maupun lokal.
Hal ini sejalan dengan Pasal 51-56 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman yang mengatur Kewajiban, Tugas, dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Adapun khusus mengenai Pemerintah Daerah, dalam Bab V Pasal 54 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban:
- Memfasilitasi pengembangan dan kemajuan perfilman;
- Memberikan bantuan pembiayaan, apresiasi dan pengarsipan film;
- Memfasilitasi pembuatan film untuk pemenuhan ketersediaan film Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 32; dan
- Memfasilitasi pembuatan film dokumenter tentang warisan budaya bangsa di daerahnya.
Karena itu, sebagai langkah awal, apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama ini dan hari ini, kami sangat menghargai. Mudah-mudahan dukunganPemerintah Daerah ini bisa terus ditingkatkan dari waktu ke waktu. Sehingga pada saatnya nanti Papua bisa menjadi salah satudaerah yang tidak hanya terkenal dengan kekayaan alam dan budayanya, tetapi juga dikenal memiliki banyak sumber daya manusia kreatif dalam bidang perfilman. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau daerah lain bisa, tentunya Papua juga bisa. Ini hanya soal waktu dan kesempatan.
Pembukaan Workshop tersebut ditandai dengan pemukulan alat musik tradisional Papua "Tifa" oleh Sekda didampingi Karo Humas dan para Pemateri dari Jakarta. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan deklarasi "Bangkitanya Perfilman di Tanah Papua".
Workshop yang berlangsung selama 5 hari itu mengusung materi : (1) Manajemen Produksi - oleh Syamsul B. Adnan, (2) Penyutradaraan - oleh Sudibyo JS, (3) Penulisan Skenario - oleh Wahyu Nugroho, (4) Tata Kamera - oleh Tjutju Sutedja, (5) Editing - oleh Sahlani Aan Djanim.
Peserta Workshop yang berasal dari berbagai disiplin ilmu, ada yang masih sekolah, mahasiswa bahkan para karyawan sangat antusias selama mengikuti workshop. Workshop Perfilman Papua 2014 melahirkan 3 (tiga) judul film pendek, yang akan diikutsertakan dalam ajang Festival Film Indonesia 2014.
141456360726391296
1414563659578584318
14145659411384043641
Workshop Perfilman Indonesia - Papua, diselenggarakan atas kerjasama Komunitas Penulis Skenario dan Sutradara Indonesia Korda Papua dengan Pemerintah Provinsi Papua, dan mendapat dukungan sponsor.
Di akhir sambutannya, Sekda Papua mengatakan bahwa Pemda Papua siap untuk menjadi Tuan Rumah Festival Film Indonesia 2016. Karena tahun 2016 telah dicanangkan sebagai Tahun Investasi Papua. Dengan diselenggarakannya FFI tahun 2016 di Papua, diharapkan para investor tertarik untuk menanamkan modalnya di Papua. Selain itu, ada agenda besar yang akan berlangsung di Papua pada tahun 2020, yaitu penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional. | t.s. |