Refleksi Akhir Tahun : Mengapa Masih Memunggungi Laut ?
Benarkah kita ditakdirkan sebagai bangsa pelaut ? Kalau iya, kenapa takdir itu belum kita peluk erat menjadi jiwa bangsa yang penuh greget. Justru penguasa negeri hingga kini masih sering "memunggungi" laut sehingga kita masih belum berdaya menjaga dan mendayagunakan sumber daya kelautan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Masih melekat dalam ingatan rakyat ketika sang penguasa negeri mengawali kekuasaannya dengan janji bahari diatas Kapal Pinisi yang bersandar di Teluk Jakarta.
Refleksi akhir tahun 2023 diwarnai oleh Sang Laut yang menagih janji dan gembar-gembor tentang doktrin dan pembangunan kelautan. Nyatanya doktrin pembangunan kelautan yang bertajuk Poros Maritim Dunia kini tak terdengar lagi hilang tertiup angin. Nyatanya laut dan pesisirnya masih sarat dengan masyarakat miskin. Laut menjadi tempat pembuangan sampah yang luar biasa. Kapal-kapal logistik atau kapal niaga yang berlayar di laut Nusantara sebagian besar masih berbendera asing.
Bisnis logistik dengan transportasi laut masih tergantung kepada negara tetangga. Kapal niaga berbendera Indonesia jumlahnya sangat sedikit dan selalu "keok" menghadapi maskapai asing. Usaha pelayaran rakyat semakin merana dan sangat riskan karena sebagian besar kapalnya sudah renta. Nelayan hidupnya masih sengsara dan sering gagal melaut karena sulit mendapatkan BBM dan biaya operasional. Dan masih sederet lagi kondisi pilu terkait dengan kelautan.
Ironis, yang mengemuka di benak rakyat justru kebijakan penguasa yang bernafsu ekspor pasir laut dan menjual "bayi" lobster kepada pembudidaya negara tetangga. Sungguh keterlaluan gairah Mas Menteri Kelautan yang ingin segera ekspor benur besar-besaran. Ironis, kenapa tidak justru membuat budidaya pembesaran benih lobster di dalam negeri, agar bisa menyerap tenaga kerja untuk masyarakat pesisir.
Ilustrasi Strategi Kelautan ( gambar : KOMPAS.id )
Strategi Kelautan
Refleksi akhir tahun 2023 diwarnai dengan kekhawatiran publik apakah negara mampu menguasai dan mengendalikan laut nasional. Keniscayaan, tahun 2024 yang merupakan tahun politik memberi harapan kepada rakyat akan lahirnya pemerintahan baru yang benar-benar pecinta laut sejati. Pemerintahan baru hasil Pemilu 2024 memiliki momentum untuk melakukan evaluasi terhadap penguasaan dan pengendalian laut nasional. Perlu strategi kelautan pada saat kondisi armada sangat terbatas mesti disesuaikan dengan situasi regional khususnya di kawasan Laut Tiongkok Selatan yang kini kondisinya krusial.
Strategi kelautan merupakan metoda yang digunakan negara dalam memelihara atau meningkatkan kekuatan laut dan bagaimana negara tersebut menggunakannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam masa damai dan masa perang.
Pemerintahan baru akan diuji sejauh mana mampu melakukan pengendalian dan penguasaan laut dengan strategi yang tepat. Pihak Kemhan nantinya harus mampu melakukan tindakan yang tepat terhadap kegiatan intelijen kemaritiman dan pemetaan sumber daya laut Indonesia oleh pihak asing.