Sebanyak 2.402 aparat dari berbagai unsur siap mengamankan Hari Raya Natal dan menyambut tahun baru 2014 di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah Brigjen Pol Ari Dono Sukmanto usai Rapat Koordinasi Operasi Lilin 2013 di Palu, Rabu, mengatakan ribuan personel itu terdiri dari 650 pasukan dari seluruh kepolisian sektor (Polres), 560 orang dari kepolisian daerah, 300 prajurit dari TNI AD, 200-an aparat pemerintah, serta potensi dari masyarakat yang jumlahnya mencapai 770 orang.
Rutin setiap tahunnya, fragmen pengamanan super ketat dilakukan oleh Kepolisian, pada saat jelang atau pelaksanaan Hari Raya Natal dan tahun baru. Pemandangan yang tak pernah kita jumpai pada perayaan hari raya lainnya.
Jika kita menyimak mengapa adanya eskalasi pengamanan super ketat ini, tak lain dan tak bukan merupakan jawaban atas ancaman teror yang dibuat oleh elemen-elemen tertentu (baca: teroris). Namun bagaimana awal mula kabar teror tersebut, belum diketahui, kita hanya menyaksikan satu pengkondisian, oleh aparat, yang sangat sempurna.
Jika memang mengamankan tahun baru, barangkali masih bisa kita anggap hal itu lazim dilakukan. Sebab pada saat tutup tahun, manusia yang bejubel di jalanan perlu mendapatkan kontrol, pengawasan dan rasa aman. Berbeda lagi pada pengamanan Natal, mestinya kita lebih selektif membaca ini.
Jumlah personil yang banyak, apel siaga, dan simulasi antisipasi terjadinya bom di gerejamenyiratkan dalam gegap gempita bernuansa spiritual, ternyata ada rasa yang tidak aman. Ketidak amanan dari umat lain mesti menjadi pecut bagi umat Islam sebagai agama mayoritas. Sebab ini sangat kentara, menunjukkan bahwa minoritas di negeri ini dalam posisi tidak aman saat merayakan hari suci mereka. Siapa lagi, kalau bukan, bagian dari agama mayoritas ini dianggap sebagai ancamannya.
Sungguh ajaran Islam memberi kebebasan beragama kepada setiap anggota masyarakatnya, maka adalah menjadi kewajiban setiap umat Islam untuk ikut memelihara kebebasan dan ketenangan umat lain dalam melaksanakan ajaran agamanya. Umat Islam tidak boleh mengganggu mereka, sebagaimana umat Islam wajar untuk menuntut bahkan mengambil langkah agar mereka tidak diganggu oleh siapapun.
Mungkin ketidakamanan itu disebabkan karena gambaran umat mayoritas terkesan “garang”. Mayoritas digambarkan terlalu memaksakan egonya, yang sering menganggap agama minoritas tak benar, dan mesti “disingkirkan”.
Boleh jadi pula, masih ada trauma malam Natal tahun 2000, dimana ketika itu terjadi serentetan serangan bom di sejumlah gereja, sehingga memang mereka, umat Kristiani menghendaki adanya pengamanan.
Tapi, alasan di atas bisa jadi sangat salah. Sebab, kita tidak mendengar adanya permintaan pengamanan sedemikian khusus dari pihak saudara kita dari Nasrani. Pengamanan super ketat ini justru lahir dari inisiatif pemerintah, melalui informasi intelejen bahwa akan ada ancaman teroris.
Kedengarannya agak klise, sebab setiap tahunnya memang seperti itu. Pihak gereja pun, tak pernahkita dengarkan di publik—lewat kepolisian, meminta untuk diamankan sedemikian rupa. Mungkin mereka menghendaki biasa-biasa saja, agar tidak terjadi kecemburuan dan agar tetap ada kenyamanan bagi umat lain. Inipun bisa memunculkan aksioma, paling-paling, untuk menghabiskan anggaran--semoga tidak!
Mengamankan Natal dan tahun baru adalah keharusan, namun Polri harus tetap memperhatikan aspek psikologis masyarakat. Sebab pola yang sama tidak kita perhatikan di hari raya apapun. Pengamanan kepada minoritas adalah bentuk keadilan, bentuk kepeduliaan, karena memang bisa jadi adanya ancaman teror itu benar. Namun harus meletakkan sesuatu pada tempatnya tanpa melampaui batas. Tak boleh, ibarat, seseorang yang meminum obat melebihi dosis hanya untuk menyembuhkan gejala penyakit.
Pemerintah harus menjamin rasa aman bagi setiap pemeluk agama, namun jangan pula mengabaikan ketersinggungan agama lain, agar ada rasa nyaman diantara kita.