Akankah Republik Indonesia (RI) akan menjadi negara milik China selanjutnya, karena hutang ke China?
Berbagai pihak, netizen, warganet, rakyat Indonesia, hingga media massa nasional pun sudah membicarakan dan mengulik hal ini. Terlebih, sepanjang pandemi corona saja, persoalan terkait dengan China sudah hilir mudik menjadi pembahasan nasional, tetapi para pejabat di negeri ini justru seolah banyak yang bungkam dan menutupi.
Jebakan utang China
Bahkan, beberapa media malah sudah menulis tentang Uganda hingga Malaysia bisa jadi pelajaran RI hindari jebakan utang China.
Terbaru, seperti di lansir oleh beberapa media nasional, Uganda, Negara di Afrika Timur dikabarkan gagal bayar utang ke China, sehingga menyerahkan infrastrukturnya yaitu Bandara Internasional Entebbe.
Sebelum Uganda, jerat utang China terlebih dulu sudah menimpa Sri Langka yang harus rela merelakan pelabuhan dan bandara miliknya dikelola oleh China karena China yang membiayai proyek pelabuhan Hambantota melalui utang sebesar US$ 1,5 miliar pada tahun 2010. Mirisnya lagi, pada 2017, Sri Lanka tidak mampu membayar utang, sehingga, menandatangani kontrak untuk melayani perusahaan milik China selama 99 tahun. Luar biasa. Sampai anak cucu?
Berikutnya, ada Zimbabwe yang utang ke China pada 1998 untuk mengirim pasukan dan membeli peralatan dari China demi membantu Presiden Laurent Kabali melawan pemberontak Uganda dan Rwanda dengan utang mencapai US$ 4 juta atau Rp 54,8 triliun (kurs Rp 13.700).
Zimbabwe pun tidak bisa membayar utang dan akhirnya harus mengikuti keinginan China dengan mengganti mata uangnya menjadi yuan sebagai imbalan penghapusan utang.
Hal itu berlaku sejak 1 Januari 2016 setelah tidak mampu membayar utang jatuh tempo pada akhir Desember 2015. Jadi, Zimbabwe, sudah China? Dan, Zimbabwe ternyata menyusul Angola yang juga mata uangnya jadi yuan karena gagal bayar hutang.
Negara selanjutnya ada Nigeria yang gagal dan bangkrut karena model pembiayaan melalui utang yang disertai perjanjian merugikan negara penerima pinjaman dalam jangka panjang dengan mensyaratkan penggunaan bahan baku dan buruh kasar asal China untuk pembangunan infrastruktur di Negeria.
Hal ini tentu mirip dengan apa yang selama ini didengungkan oleh para pejabat Indonesia, bahwa apa yang disebut sebagai bantuan dan kerjasama dengan China, sejatinya hanyalah jebakan saja.