Kendati kini sedang berlangsung PSBB yang katanya ketat bernama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa dan Bali, nyatanya kasus Covid-19 di Indonesia kian hari justru terus meningkat tak terkendali.
Ini apanya yang bermasalah? Petugas untuk pelaksana PSBBnya atau PPKMnya atau masyarakatnya? Yang pasti, pelaksanaan PPKM boleh dibilang tak berhasil.
Artinya, dari sebelum corona datang ke Indonesia, hingga corona terdeteksi ada di +62, upaya pemerintah untuk mengantisipasi dan mencegah justru bisa dibilang tidak ada yang berhasil, karena sejak awal pemerintah lebih memikirkan ekonomi ketimbang nyawa.
Bahkan di tengah corona yang terus merajalela, pemerintah terus menghujani berbagai peraturan dan kebijakan yang tak berpihak kepada rakyat, hutang negara pun semakin melangit.
Malah, kini pemerintah meluncurkan kebijakan tentang pajak pulsa. Sebelumnya mengulik-ulik dana wakaf. Namun, pembangunan infrastruktur juga jalan terus.
Lebih ironis, Presiden Jokowi juga menyatakan bahwa kebijakan PPKM di Pulau Jawa dan Bali untuk menekan penyebaran virus corona (Covid-19) tidak efektif. Lho, kok Presiden sampai bicara begitu, padahal PPKM ini resmi kebijakan yang diluncurkan oleh pemerintah pusat di bawah Presiden bukan oleh pemerintah daerah di bawah Gubernur.
Coba simak, apa pernyataan Presiden dalam video rapat terbatas yang diunggah akun Sekretariat Presiden di Youtube, Minggu (31/1/2021).
"Saya ingin menyampaikan mengenai yang berkaitan dengan PPKM, tanggal 11-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif,"
Jokowi menyebut, ketidakefektifan PPKM terlihat dari mobilitas masyarakat yang masih tinggi, sehingga di beberapa provinsi kasus positif Covid-19 tetap naik.
Padahal esensi dari PPKM saat ini ialah mengurangi atau bahkan mencegah mobilitas masyarakat untuk menekan laju penularan Covid-19. Namun, dalam implementasinya, Jokowi menyebut kebijakan tersebut tidak tegas.
Nah, mengapa Presiden baru mengucap sekarang, bila dalam praktik di lapangan, hampir semua kebijakan mengenai antisipasi dan pencegahan Covid-19 dari sebelum corona datang hingga terdeteksi di Indonesia, belum ada peraturan dan kebijakan yang berhasil. Setahun terlewati, tapi ternyata semua kebijakan memang tidak ada yang dilaksanakan dengan tegas dan disiplin, karena dua hal. Petugasnya sendiri dan masyarakat yang memang sudah abai dan tak percaya kepada kebijakan pemerintah.