Menarik juga membaca beragam pandangan terkait opsi “pembatasan” BBM bersubsidi untuk kenderaan pribadi plat hitam bulan April 2012 nanti. Dari berbagai pandangan yang ada, seperti biasa, ada yang setuju dan tidak setuju. Jika ditelusuri lebih teliti (dari berbagai berita yang ada di media massa), lebih dominan dibanjiri pandangan yang tidak setuju. Alasan mereka macam-macam, dari soal pencitraan, ketidakberpihakan pada rakyat kecil, hingga manajemen “panik” pemerintah.
Nah, dari berbagai pandangan itu tidak banyak dijumpai alasan-alasan yang cukup rasional yang mampu mendudukkan persoalan BBM bersubsidi secara lebih arif dan bijaksana. Suasana perdebatan yang dihadirkan lebih berbau “politis”, yang pada akhirnya (jika terus-menerus dilakukan) sangat mungkin melahirkan suasana psikologis yang sebenarnya tidak perlu.
Tidak terkecuali elit kita yang memegang kunci-kunci keputusan. Mereka terlihat setengah hati dan ragu-ragu untuk sekadar mengucap satu kalimat “menaikkan harga BBM”. Elit kita itu lebih mudah dan terbiasa bicara soal “membatasi”, “mengurangi”, “memindahkan” atau “mengalihkan”. Lahir sebuah tanda tanya: semahal itukah kata “naik” dibanding yang lain?
Ketidakadilan “subsidi BBM” dan kepentingan kelas menengah
Polemik soal BBM bersubsidi bukan barang baru di Indonesia. Masih lekat dalam ingatan kita soal naiknya harga BBM bulan Mei 2008 silam. Saat itu, sebagaimana hari ini, juga lahir berbagai polemik yang isinya adalah komentar “pedas” atas kebijakan pemerintah yang dicurigai tidak adil. Komentarnya menjadi kemana-mana dan sepertinya telah jauh masuk dalam wilayah abu-abu. Negara (baca: pemerintah) diklaim telah melakukan kebohongan publik karena telah mencabut biaya subsidi dengan alasan defisit APBN.
Pun, sebagaimana yang hadir hari ini dihadapan kita, itu karena ketiadaan keberanian untuk sekadar bicara “mencabut subsidi BBM” karena biaya subsidi yang harus ditanggung APBN telah melenceng jauh dari asumsi-asumsi yang ada.
Jika kita tilik secara seksama data analisis pola konsumsi BBM yang dilansir oleh Bappenas tahun 2011, maka akan timbul sebuah pema’luman bahwa sudah sepantasnya harga BBM premium untuk kenderaan pribadi plat hitam “dinaikkan” lewat skenario-skenario tertentu.
Betapa tidak, di situ secara “gamblang” dinyatakan, bahwa sepanjang 20 tahun terakhir konsumsi BBM kita terus mengalami peningkatan dari 30 juta kiloliter (1990) menjadi 60 juta kiloliter (2010). Kenaikan jumlah itu diikuti oleh kenaikan volume BBM impor dari 5 juta kiloliter menjadi 30 juta kiloliter (2010). Lebih lanjut, disebutkan pula bahwa premium merupakan BBM bersubsidi yang paling banyak dikonsumsi, sekitar 60% (22,1 juta kiloliter) dari total realisasi BBM bersubsidi.
Yang menarik adalah konsumsi itu terjadi paling besar di daerah Jawa-Bali (terbesar di Jabodetabek) yang menghisap premium terbesar dari total konsumsi premium nasional, yakni sekitar 59%. Dan, yang paling mengejutkan bahwa dari total konsumsi premium bersubsidi itu, didominasi oleh konsumsi mobil pribadi, sebesar 53% atau sekitar 13,3 kiloliter.
Dari penjelas-penjelas rinci semacam itu, olehnya akan dapat ditolerir berbagai pertanyaan: rakyat yang mana yang telah dibuat tidak adil oleh negara? Apakah kepentingan kelas menengah, yang memiliki mobil rata-rata satu itu, yang harus dibela oleh negara? Lalu, apakah, karena kepentingan kelas menengah itukah, yang menjadi (satu-satunya) dasar pertimbangan untuk me-nol-kan berbagai asumsi rasional dari sebuah kebijakan?
Tentunya, kita tidak boleh lantas menyalahkan berbagai pandangan atau komentar itu, karena ada keyakinan penuh bahwa ia dihadirkan atas dasar pilihan yang (benar-benar) rasional. Tapi, juga tidak terlalu tepat pula jika kita habis-habisan menyalahkan kebijakan yang dilandaskan pada rasionalitas yang tidak asal. Kita mungkin sudah waktunya belajar bagaimana memandang segala sesuatu secara lebih objektif dan berimbang, sehingga mampu mengambil keputusan dengan lebih berani demi keselamatan bersama walau harus kehilangan muka.