[caption caption="Halaman depan Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat (KOMPAS.com/DEYTRI ROBEKKA ARITONANG)"][/caption]Sebagai salah satu perguruan tinggi kedinasan di Indonesia, sudah sepatutnya Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN, dulu bernama STPDN) mampu memberikan sumbangsih yang maksimal terhadap Indonesia, terutama dalam hal tata kelola pemerintahan. Sebagai perguruan tinggi kedinasan yang berada di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri, bukanlah suatu hal yang luar biasa jika IPDN mampu menunjukkan sumbangsih peran dalam memberikan saran dan analisis mengenai pemerintahan daerah.
Namun, dewasa ini rasanya IPDN belumlah mampu menunjukkan kualitas yang mereka miliki setara dengan perguruan tinggi lain yang sudah lebih dulu tersohor di Indonesia. Hampir tidak ada pentolan-pentolan IPDN yang mampu berbicara di tingkat nasional, apakah itu dalam kapasitas narasumber ataupun sekadar sebagai ahli pemerintahan yang menyampaikan pendapatnya.
Di setiap acara Indonesia Lawyers Club (ILC), sangat jarang saya melihat peserta yang berasal dari IPDN. Walaupun yang dibicarakan dalam ILC pada umumnya selalu beririsan dengan urusan pemerintahan. Apakah kita sedemikian tidak mampunya untuk memberikan sumbangsih kepada bangsa dan negara ini? Atau memang kita sudah cukup puas dengan karier di pemerintahan daerah dengan jabatan eselon 2, 3 dan 4? Tidak seperti perguruan tinggi lain yang memiliki begitu banyak tokoh untuk dibanggakan dan mampu berbicara di tingkat nasional, IPDN seolah terkungkung dalam dunianya sendiri dan terlihat sedikit mengabaikan perkembangan pemerintahan dalam cakupan yang lebih luas (nasional).
Universitas Indonesia (UI) memiliki Prof. Romly Artasasmita, Prof. Yusril Ihza Mahendra, dan banyak lainnya yang mampu berbicara mengenai kehidupan bernegara. Sama halnya dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan Prof. Anggito Abimanyu dan Prof. Pratikno. Saya menganggap ILC adalah tempat berkumpulnya para pakar di negeri ini untuk menyampaikan pandangan-pandangannya terhadap kehidupan berbangsa ke depan, terlepas pandangan tersebut didengar pemerintah atau tidak, itu hal lain. Apakah alumni IPDN tidak memiliki pandangan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara ini ke depan?
Jika orang-orang yang berasal dari luar sekolah pemerintahan mampu berbicara banyak mengenai pemerintahan, apa yang menjadikan IPDN sebagai sekolah yang murni mendidik kader-kader pemerintahan justru tidak mampu bersuara? Tidak mampu memberikan sebuah sumbangsih dan saran untuk kebaikan pemerintahan ke depan. Bahkan IPDN sudah semakin jauh tertinggal dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), yang mana alumninya sudah bisa menduduki jabatan menteri di Republik Indonesia. Jika dibandingkan dengan Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada, kita malah tertinggal lebih jauh lagi, dan tidak usah dulu membandingkan diri dengan Akademi Militer (Akmil) dan Akademi Kepolisian (Akpol), alumni mereka malah sudah menjadi presiden dan pejabat penting negeri ini.
Sudah saatnya IPDN menyesuaikan dengan perkembangan dunia global saat ini. Tidak zamannya lagi terkungkung dengan kesibukan dan kebanggaan sendiri sehingga lupa mengikuti perkembangan dunia luar. Sudah waktunya IPDN membuka pintu kerja sama dengan perguruan-perguruan tinggi lain dalam bentuk yang lebih permanen. Lebih dari sekadar pertukaran mahasiswa selama beberapa minggu. Namun, lebih kepada jenis kerja sama yang bersifat konstruktif dan saling berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman.
Belajar kepada perguruan-perguruan tinggi yang sudah lebih “senior” seperti UI dan UGM, tidak ada salahnya IPDN mencoba untuk membuka mata lebar-lebar untuk menjalin kerja sama dengan perguruan-perguruan tinggi luar negeri yang memang memiliki interest yang berkaitan. Karena jika tidak, kembali kita dilahirkan hanya untuk bekerja di tingkat lokal. Jangan pernah bercita-cita untuk mampu berbicara banyak di tingkat nasional.
