Apakah pilkada langsung bertentangan dengan (sila ke 4) pancasila yang memakai kata "perwakilan"?
Berikut saya bahas sedikit opini saya biar otak kita tidak "ko-Zonk" hehehe
=== Latar belakang ===
Ada beberapa oknum yang mengatakan pilkada langsung bertentangan dengan Pancasila terutama sila ke 4 dan bila menginginkan pilkada langsung harus merubah Pancasila.
=== Permasalahan 1 ===
Apakah benar pilkada langsung bertentangan dengan Pancasila (sila ke 4?)?
=== Jawaban Permasalahan 1 ===
Untuk menjelaskan pertama-tama kita lihat sila yang paling sering dibicarakan yang dikatakan bertentangan dengan pilkada langsung:
"Sila ke 4 :Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan.
5. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah.
6. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
7. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan."
Nah kalau kita lihat seksama bunyi permusyawaratan atau perwakilan ini adalah yang memimpin rakyat ("kerakyatan yang dipimpin") secara hikmat kebijaksanaan sehingga apakah pilkada langsung menentang pancasila jelas tidak sebab perwakilan yang memimpin mereka adalah kepala daerah bukan DPRD, sebab fungsi dprd pada sehari-hari bukan lah memimpin rakyat tetapi mengawasi pemerintahan pemimpin daerah. Untuk bagian voting memilih kepala daerah tidak ada 1 kalimat pun yang menyatakan harus memilih kepala daerah memakai cara musyawarah akan tetapi pemimpin yang memimpin harus memakai cara permusyawaratan/perwakilan