Lihat ke Halaman Asli

Wakil Rakyat yang Gagal

Diperbarui: 4 April 2016   17:48

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

[caption caption="Wakil Rakyat/pribadi"][/caption]Ada yang mendefinisikan bahwa Wakil Rakyatadalah seseorang yang terpilih secara demokratis dalam sebuah pemilu di suatu negara.  Wakil rakyat ini mengemban tugas yang sangat penting dan mulia yaitu menjadi penyalur dari aspirasi rakyat di dalam ranah legislatif maupun eksekutif.

Fenomena di Indonesia wakil rakyat mayoritas muncul dari keinginan seseorang untuk mewakili rakyat di badan legislatif, jarang ada yang maju karena diusung oleh sekumpulan rakyat, itulah sebabnya kemudian ketika kampanye banyak munculnya beberapa cara-cara yang melanggar etika bahkan hukum seperti melakukan penempelan poster-poster yang mengotori lingkungan atau melakukan kampanye hitam atau bahkan dengan cara kampanye dengan bagi-bagi duit, bersyukur bahwa ada beberapa orang yang di luar itu menjadi anggota legislatif dengan cara yang bersih seperti tukang tambal ban di subang, tukang pijat di serang dan beberapa orang lagi yang dengan caranya "menanam bertahun-tahun" kebaikan akhirnya berhasil dengan sukses menuainya sekarang.

Godaan muncul ketika sudah duduk di kursi empuk, bagi yang tidak tahan godaan mereka bermain-main dengan kebijakan dengan imbalan bergepok gepok uang dan tetapi akhirnya apes karena tertangkap operasi tangkap tangan dan kemudian berakhir di ruang tahanan, ada yang berhasil menahan godaan uang namun lupa bahwa jabatannya adalah wakil rakyat bukan penguasa yang bisa bertindak dan berbicara seenaknya, keinginan/suara rakyat kemudian dilupakan.
Salah satu yang sekarang bisa disebutkan contohnya oleh saya adalah Fahri Hamzah, beberapa kali tercatat bahwa ucapan dan tindakan tidak sesuai dengan jabatannya sebagi seorang wakil rakyat, tercatat beberapa kali Fahri Hamzah membuat komentar kontroversi seperti :
1. Menyatakan sebaiknya KPK dibubarkan.
2. Mengatakan Jokowi Sinting ketika Jokowi menyatakan bahwa kalau terpilih tanggal 1 Muharam akan ditetapkan sebagai Hari Santri.
3. Menyatakan pemerintahan Jokowi -JK bodoh karena mencabut subsidi BBM.
4. Melukai hati buruh ketika membicarakan masalah absensi anggota dewan dan buruh pabrik.

Pernyataan di atas itupun bisa jadi bukan dari cerminan partai yang menaunginya padahal di dalam keanggotaannya sebagai wakil rakyat, mereka juga mewakili suara partainya itulah sebabnya seorang wakil rakyat harus bersifat profesional dalam ikut merumuskan sebuah hasil yaitu berupa perundang undangan, mereka tidak boleh sedikitpun membawa aspirasi yang berasal dari dalam dirinya, mau tidak mau.

Menjadi politikus itu seharusnya panggilan jiwa bukan keinginan semata suarakan keinginan rakyat kalau kemudian dalam perjalannya partainya tidak sesuai dengan keinginan rakyat lebih baik berani mengundurkan diri dan meminta maaf kepada rakyat yang memilihnya. Anda akan lebih berharga.

Salam sukses...

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H




BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline