Sudah banyak Studi kasus / Penelitian mengenai kebakaran lahan yang menimbulkan kabut asap. Kenapa kabut asap selalu terjadi? karena biaya lebih murah, setelah dibakar harga lahan makin tinggi, dan oknum pengusaha dan pemerintah "bermain". masyarakat juga membakar lahan, tapi dalam skala kecil yang masih bisa ditolerir oleh "akal sehat" berbagai pihak. Bagaimana solusinya? solusinya ada pada Pemerintah Pusat. solusi tidak akan pernah terjadi jika bukan pemerintah pusat yang "turun tangan".
Gubernur, Bupati, dan Walikota dan juga perusahaan diberikan teguran keras berupa sanksi dan tindakan nyata. Pemda Kabupaten dan Propinsi tidak berdaya oleh pengusaha. harapannya pemerintah pusat menyadari betul akan hal ini dan tidak ikut "bermain". jika pemerintah pusat berdiam diri dan ikut "bermain", kebakaran lahan hanya akan berhenti jika sudah tidak ada lagi lahan yang dibakar. Mungkin persoalan yang dihadapi di daerah berbeda. menurut saya, khusus di Pemda Kabupaten dan Propinsi di Riau, itu sudah "bermain" dengan pengusaha.
DPRD,Polisi, TNI, Jaksa, dll tidak berdaya melawan Eksekutif, bahkan mereka juga terlibat. ada 12 Kabupaten/ Kota di Riau, mulai dari Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kampar, Kota Pekanbaru, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Kepulauan Meranti.
Dari semua itu, terbukti mulai dari Mantan Bupati Rokan Hulu tersangka Korupsi, Mantan Bupati Rokan Hilir yang juga Gubernur Non Aktif, Mantan Bupati Pelalawan, Mantan Bupati Siak, Bupati Bengkalis yang sedang menjabat, dan Bahkan Bupati kampar sedang berada di "ujung tanduk". mereka semua tersangka korupsi dan ada yang sedang menjalani hukuman. semua yang baru ketahuan, yang lainnya bagaimana? waktu yang membuktikannya. dan semua kasus umumnya mengenai pembebasan lahan. bahkan lebih memalukan lagi, Satu-satunya Propinsi Di Indonesia semenjak era reformasi yang Gubernurnya tersangka korupsi.
sejak era reformasi, semua Gubernur Riau Tersangka Korupsi hingga sekarang. kita tidak diharuskan untuk pesimis, apapun itu kita memang harus optimis adanya perubahan yang lebih baik. akan tetapi dengan kondisi seperti ini, salahkah kita untuk tidak percaya dengan pemerintah daerah kita? dan salahkah kita memberikan "secercak" harapan dan kepercayaan pada pemerintah pusat?
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H