Sejak ditetapkan beberapa tahun yang lalu, sistem Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas ditentukan melalui beberapa jalur, salah satunya adalah berdasarkan sistem zonasi. Sistem Zonasi sendiri merupakan jalur penerimaan peserta didik baru berdasarkan jarak rumah calon peserta didik dengan sekolah yang dituju.
Tujuan awal dari sistem zonasi sendiri adalah untuk menjamin pemerataan akses dan mutu Pendidikan yang berkeadilan pada setiap zona sekolah yang mendekati tempat tinggal peserta didik. Tetapi, apakah sistem zonasi benar-benar berlaku adil terhadap seluruh peserta didik di Indonesia?
Sarana pendidikan di beberapa daerah di Indonesia seringkali masih kurang matang persiapannya, seperti beberapa wilayah yang tidak memiliki sekolah di dekat tempat tinggal mereka sehingga harus pergi menuju sekolah yang jaraknya belasan kilometer dari rumah. Apakah ini yang dimaksud dengan pemerataan akses menuju sekolah dekat tempat tinggal?
Terdapat permasalahan lainnya dari sistem zonasi ini, seperti yang dilansir dari Jurnal Kajian Pro Kontra Penerapan Sistem Zonasi Pendidikan di Indonesia (Syakarofath, Nandy Agustin. 2020), layangan protes dari orangtua peserta didik di wilayah Yogyakarta yang dimana dianggap mendiskriminasi hak siswa untuk bersekolah dan protes orangtua di wilayah kota Malang dimana banyak sekali masyarakat yang kecewa dikarenakan membludaknya jumlah peserta didik yang tertolak di sekolah-sekolah yang terdapat di zonasi rumah mereka. (Aminuddin, 2019)
Beberapa wilayah di Indonesia masih memiliki kesenjangan pendidikan, baik dalam sistem pendidikan maupun infrastrukturnya. Kesenjangan ini mampu berdampak pada sistem itu sendiri. Selain pada kesenjangan secara sistem dan infrastruktur, beberapa masalah juga muncul dalam proses pengaplikasian sistem zonasi ini.
Dikutip dari Jurnal Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMP di Kabupaten Gresik (Hariyati, Nunuk. Pangaribuan, Elsa Nida, 2019) bahwa terdapat kendala dalam pelaksanaan sistem zonasi, seperti kurangnya sosialisasi, pengarahan serta bimbingan mengenai sistem zonasi itu sendiri kepada orang tua setiap peserta didik sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan sistem zonasi.
Persepsi kontra juga seringkali dijumpai di masyarakat dimana sebagian diantaranya meyakini bahwa sistem zonasi hanyalah membuat kualitas pendidikan menurun dan menjadi buruk dan melanggar hak anak untuk menempuh pendidikan dimana saja sesuai yang mereka inginkan.
Selain itu, Masyarakat juga beranggapan bahwa sistem zonasi dapat mematikan semangat anak-anak yang dahulu belajar dengan giat untuk masuk di sekolah terbaik di daerahnya. Pandangan-pandangan kontra ini tidak didasari hanya karena ketidaksukaan terhadap sistem tersebut ataupun kebencian pribadi terhadap sistem, melainkan dikarenakan bukti nyata di masyarakat luas dimana sebagian dari peserta didik di Indonesia tidak mendapatkan bangku atau terpaksa membayar dengan harga mahal untuk dapat bersekolah di sekolah negeri yang mereka dambakan.
Sistem zonasi yang bertujuan untuk memudahkan para peserta didik dalam akses menempuh pendidikan, namun pada aksinya sistem zonasi ini lebih memberikan hasil negatif terhadap masyarakat umum. Mulai dari infrastruktur yang tidak memadai, sistem pendidikan yang belum sepenuhnya memenuhi untuk mendukung tindakan, hingga realita bahwa banyak sekali siswa yang tidak mendapatkan bangku di sekolah-sekolah dalam zonasi maupun luar zonasinya.
Dapat disimpulkan bahwa sistem zonasi memiliki banyak sekali kelemahan-kelemahan yang merugikan banyak pihak. Sistem zonasi dengan kesenjangan sarana pendidikan dan infrastruktur yang masih tersebar di berbagai wilayah di Indonesia merupakan keputusan yang perlu dipertimbangkan kembali demi kebaikan bersama.