Oleh: Rinrin
Kamis 28 September yang dijadwalkan untuk rekolasi sebagian warga Rempang dibatalkan. 200 personil Satuan Brimob Polda Riau telah dipulangkan, sebelumya mereka diberangkatkan untuk mendukung pengamanan terhadap protes warga rempang sejak 14 September lalu, terhadap rencana pembangunan proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City. (republika, 29/09/2023).
Adapun Warga Rempang masih merasa khawatir dan waspada, dikarenakan pemerintah maupun Badan Pengusahaan Batam memperpanjang tenggang waktu pendaftaran dan tidak membatalkan rencana rekolasi tersebut. Di beberapa wilayah Rempang warga berkumpul untuk unjuk rasa terhadap penolakan keras rekolasi. "pokoknya kami berkeras, kami tidak mau digusur" tutur Ibu Samah warga Rempang. (bbcnewsindonesia, 28/09/2023).
Luhut Menteri Koordinator Maritim dan Investasi menganggap bahwa permasalahan Rempang sudah ditangani secara baik-baik dan terarah. Beliau juga menyampaikan bahwa konflik yang terjadi semua karena kesalahpahaman, investasi yang direncanakan semuanya itu berniat baik, termasuk investor dari cina yang tetap berkomitmen untuk melanjutkan investasinya di Pulau Rempang. (harianjigja dan viva.co.id, 29/09/2023)
Kepulangan personil Satuan Brimob merupakan dampak dari konflik yang terjadi di Pulau Rempang. Warga Rempang menolak keras kampungnya digusur karena rencana PSN Rempang Eco City. Bentrokan antara warga dan aparat pun berakhir ricuh. Lemparan batu dari warga kemudian dibalas dengan semprotan gas air mata yang ditembakkan dari aparat yang tidak bisa dihindarkan, bahkan gas air mata masuk ke kawasan sekolah hingga belasan siswa harus dilarikan ke rumah sakit.
Bentrokan ini menunjukan bagaimana sikap beringas aparat yang rela melawan warga negaranya sendiri demi melangsungkan proyeknya. Konflik agraria antara warga dan aparat ini bukanlah hal yang pertama, namun dibeberapa daerah juga sudah pernah terjadi. Contohnya di Jawa Tengah dan Sumatera Barat dengan konsep yang sama yaitu kepentingan proyek investasi.
Konflik agraria membuat kekhawatiran bagi warga, dikarenakan warga akan kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian dan sebagainya. Sekalipun warga dijanjikan tempat tinggal baru oleh pemerintah, nyatanya itu hanya pemanis bibir belaka, dikarenakan lokasi pemindahan juga belum disiapkan. Kemudian pemerintah juga belum melakukan evaluasi terhadap pendayagunaa uang ganti rugi atas tanah milik warga yang digunakan untuk PSN ini.
Rencana PSN Rempang Eco City tetap dilanjutkan oleh pemerintah meskipun warga menolak keras. Ini menunjukan bahwa pemerintah memaksa untuk merampas tanah milik warga untuk kepentingannya. PSN Rempang Eco City merupakan proyek yang akan menggunakan 16 kampung adat di Pulau Rempang yang berpenghuni sehingga kampung tersebut harus dikosongkan. Kondisi Pulau Rempang yang berpenghuni, kemudian pemerintah menetapkan sebagai kawasan pengembangan PSN, tentu saja ini bentuk kezaliman yang nyata.
Pada proyek PSN ini, Pemerintah memberikan hak pengelolaan dan pengembangan lahan Pulau Rempang kepada PT Makmur Elok Graha. Pembangunan ini akan menjadikan Pulau Rempang sebagai kawasan industri, manufaktur, logistik, dan kawasan pariwisata. Proyek ini ditargetkan akan menarik investasi hingga Rp381 triliun pada tahun 2080. Perusahaan kaca dan panel surya milik Cina, Xinyi Group, disebut akan membangun pabrik di Kawasan Industri Rempang dengan nilai investasi terbesar yaitu Rp172 triliun. Hal ini menunjukan bagitu pentingnya investasi dimata pemerintah ketimbang kesejahteraan rakyatnya.
Salah satu alasan pemerintah tetap ngotot melakukan rekolasi Pulau Rempang adalah dikatakan rencana PSN dapat menumbuhkan perekonomian negara serta mensejahterakan rakyat. Namun jika demi mensejahterakan rakyat seharusnya yang pertama yang diperhatikan adalah kondisi rakyat disana bukan malah menggusurnya. Pembangunan seharusnya mengedepankan kepada rakyat bukan segelintir orang-orang pemilik modal.