Konstitusi adalah fondasi hukum tertinggi yang mengatur mekanisme pemerintahan, pembagian kekuasaan, serta hubungan antara negara dan warga negara. Namun, konstitusi bukan sekadar kumpulan aturan hukum. Ia juga memuat nilai-nilai etika yang seharusnya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara.
Etika konstitusi mengacu pada norma moral dan prinsip etis yang mendasari penerapan konstitusi. Konstitusi yang dijalankan secara etis harus memperjuangkan keadilan, hak asasi manusia, keseimbangan kekuasaan, serta memperhatikan kesejahteraan rakyat.
Namun, di berbagai negara, praktik etika konstitusi mengalami degradasi atau kemerosotan, terutama di tengah tekanan politik dan kepentingan elit. Fenomena ini dapat mengikis kepercayaan publik dan merusak legitimasi moral dari pemerintahan yang berkuasa.
Dalam konteks tata kelola negara, legitimasi moral sering kali ditentukan oleh bagaimana suatu sistem politik atau hukum dipersepsikan oleh masyarakatnya. Legitimasi tidak hanya berdasarkan legalitas, tetapi juga pada moralitas dari aturan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah. Konstitusi, sebagai landasan hukum tertinggi, berperan dalam membentuk struktur kekuasaan dan mekanisme pengambilan keputusan. Namun, legalitas konstitusi saja tidak cukup; konstitusi juga harus mencerminkan nilai-nilai moral yang dipegang oleh masyarakat untuk mempertahankan legitimasi moral.
Etika Konstitusi Sebagai Landasan Normatif dalam Penyelenggaraan Negara
Etika konstitusi mencerminkan nilai-nilai dasar yang berfungsi sebagai pedoman moral dalam penyelenggaraan negara. John Rawls (1971), dalam karyanya A Theory of Justice, menekankan pentingnya keadilan sebagai prinsip utama dalam penyusunan aturan konstitusional. Rawls berpendapat bahwa konstitusi yang adil harus didasarkan pada prinsip "fairness", di mana setiap individu memiliki hak yang sama dalam sistem hukum dan politik.
Ronald Dworkin (1986), dalam bukunya Law's Empire, menambahkan bahwa hukum tidak hanya harus dipahami secara tekstual, tetapi juga dalam kerangka prinsip-prinsip moral yang mendasari penafsirannya. Dalam hal ini, etika konstitusi harus selalu mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas, bukan hanya kepentingan penguasa.
Etika konstitusi, dalam praktik yang seharusnya
1. Melindungi Hak Asasi Manusia: Konstitusi yang etis harus menjamin hak-hak fundamental warga negara dan melindungi mereka dari penyalahgunaan kekuasaan.
2. Menegakkan Keadilan: Konstitusi harus mencegah ketidakadilan, baik dalam sistem hukum, ekonomi, maupun politik.